Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera membuka keran komunikasi politik dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang lain untuk membentuk koalisi.
Partai ini mencari mitra koalisi yang memiliki kesamaan platform pembangunan dan yang disebut Presiden PKS Ahmad Saikhu sebagai "mitra koalisi yang setara yang mau duduk sama rendah berdiri sama tinggi."
Dalam pidato di tengah rapat pimpinan nasional PKS, Syaikhu menegaskan sikap partainya.
"PKS is not for sale to oligarch, tentu kita pun perlu berikhtiar, tentu kita pun perlu berikhtiar bagaimana kemudian mengatasi politik praktis yang sedemikian bertebarannya money politic di tengah masyarakat. Kita nampaknya perlu belajar pada berbagai fenomena dari anggota-anggota legislatif muda ya," kata Syaikhu, hari ini.
Dalam membentuk koalisi, kata dia, mesti dilakukan dengan duduk bersama mengusung politik kebangsaan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan.
Syaikhu mengungkapkan apa yang terjadi sekarang.
"Banyak yang menganggap bahwa uanglah yang kemudian menjadi faktor yang seolah-olah menentukan kemenangan sehingga kemudian kita ingat mungkin beberapa tahun yang lalu ada broadcast yang sedemikian masif bahwa oligarki pun tadi ingin berusaha untuk menguasai partai politik," kata Syaikhu.
Syaikhu mengatakan partainya tidak mau mendapatkan kemenangan dengan cara seperti itu. Syaikhu mengatakan bahwa PKS masih memiliki jati diri dan idealisme.
"Perpolitikan seperti ini kalau saya tanyakan pada saudara-saudara sekalian sebagai representasi dari apa yang kader dan simpatisan yang ada di seluruh wilayah kita kira-kira kita akan memilih tetap idealisme dan jati diri kita atau kita pada pragmatisme? Mana yang akan dipilih?" kata Syaikhu.
Kader PKS dikatakan harus siap memenangkan pemilu dengan cara yang bermartabat dan penuh keberkahan.
Faktor penentu kemenangan, kata dia, tidak semata-mata karena uang yang berlimpah, tetapi justru idealisme yang kemudian mendorong kemenangan.
Mengenai siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung PKS, Syaikhu mengatakan akan ditentukan oleh majelis syuro partai.
"Kita tidak ingin mendahului majelis syuro yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa capres-cawapres dan kemana akan berkoalisi. Tetapi masukan-masukan tadi akan kita jadikan masukan kepada sesuai dengan apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang terekam oleh majelis syuro," katanya. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Harga Sawit Anjlok Usai Ekspor Satu Pintu, Petani Terdampak! Pemerintah Tegur 139 PKS
-
Ratusan Aktivis dan Intelektual Gelar Konferensi Republik Soroti Krisis Demokrasi hingga Oligarki
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra
-
PKS Usul Pemprov DKI Jakarta Blokir NIK Suami yang Tak Nafkahi Anak-Istri usai Cerai
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan