Suara.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) enggan menelan mentah-mentah setelah membaca surat imbauan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta mereka bergabung ke NKRI. Mereka meyakini kalau surat itu tidak benar alias hoaks.
"Itu hoaks, kami belum bisa percaya," kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom kepada wartawan, Selasa (21/6/2022).
Kendati demikian, Sebby mengungkapkan apabila surat itu benar, maka Lukas dianggap telah diintimidasi oleh pemerintah pusat dan terpaksa mengeluarkan pernyataan itu.
Semisal surat itu benar adanya, TPNPB-OPM menganggap Gubernur Lukas sudah mengutuk diri sendiri. Sebby mengungkap pernah bermimpi kalau Lukas tampak ketakutan dengan tekanan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Alih-alih membencinya, TPNPB-OPM malah siap melindungi apabila Lukas berada di bawah tekanan.
"Kemudian saya cari hotel yang agak mahal untuk sembunyikan dia, jadi mimpi saya ini benar bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe ditekan dan diintimidasi secara mental oleh BIN dan kabinet Jokowi di Jakarta," ujarnya.
Jubir Pastikan Surat Hoaks
Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus memastikan surat tersebut palsu alias hoaks.
"Surat yang beredar ini sudah dipastikan hoaks," kata Rifai melalui akun Instagram @jurubicarapapua yang dikutip Suara.com, Selasa (21/6/2022).
Baca Juga: Peringati HUT Jakarta ke-495, Layanan TransJakarta, MRT dan LRT Besok Gratis
Rifai menganggap kalau penyebaran hoaks tersebut sudah sangat meresahkan. Ia juga menilai sudah seharusnya pihak kepolisian bisa bergerak cepat untuk memberantas peredaran hoaks.
Terlebih menurut Rifai, sudah ada laporan hoaks sebelumnya yang dilaporkan ke pihak kepolisian.
"Terutama atas laporan-laporan hoaks sebelumnya," tegasnya.
Surat Lukas Enembe
Sebelumnya, sempat beredar surat berisikan imbauan Gubernur Papua Lukas Enembe kepada seluruh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) untuk menurunkan senjata. Lukas Enembe juga meminta mereka segera bergabung dengan NKRI.
Entah dari mana awalnya, surat itu beredar di aplikasi pesan instan WhatsApp. Surat yang dimaksud menampangkan lambang Garuda dengan tulisan Gubernur Papua di bagian kop.
Berita Terkait
-
Beredar Surat Gubernur Papua Minta TPNPB-OPM Turunkan Senjata dan Gabung NKRI, Jubir: Itu Hoaks!
-
Ditanyai Arah Jalan, Viral Sapi Ini Beri Respons Mengejutkan
-
Beredar Surat Gubernur Papua Minta TPNPB-OPM Turunkan Senjata dan Gabung NKRI
-
Dikageti Teman Saat Sedang Makan, Reaksi Pria Ini Malah Bikin Terharu
-
Viral Kado Pernikahan Tak Terduga dari Teman Tuai Perdebatan Warganet
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional