Suara.com - Partai NasDem menghormati hak prerogatif Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memiliki kewenangan untuk memutuskan calon presiden dari partai banteng bermoncong putih tersebut.
Termasuk kemungkinan nantinya Megawati akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden atau tidak. Sebelumnya, NasDem merekomendasikan nama kader PDIP itu dalam daftar capres pilihan NasDem.
"Kalau di PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP sudah menyampaikan hak prerogatif menetapkan capres dari unsur PDIP oleh Ibu Megawati, itu kita hormat," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Bukan hanya ke Megawati, NasDem juga melihat dari sikap Ganjar yang menyatakan tegak lurus dengan sikap partainya.
"Untuk itu, kami juga memonitor statemen Pak Ganjar Pranowo, statemen Pak Ganjar Pranowo pun sejalan dengan keputusan Ibu Megawati, yaitu itu adalah kewenangan ibu ketua umum dan menyerahkan kepada ibu ketum," kata Johnny.
Sebelumnya, Megawati hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa (21/6/2022). Dalam momen tersebut, Megawati mengungkapkan unek-uneknya terkait pihak yang terus memojokkan PDIP soal Capres 2024.
Saking geramnya, Megawati sampai minta mereka di PDIP yang cerewet soal koalisi dan capres, untuk angkat kaki dari partai berlambang banteng tersebut. Megawati mengingatkan dalam sistem politik di Indonesia saat ini, tidak ada yang namanya koalisi.
"Ada yang tanya mengapa PDIP kok diam saja nggak mau (segera) mencalonkan. Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar! Karena tidak ada di PDIP itu yang main dua kaki main tiga kaki, melakukan manuver!" ujar Megawati dengan nada keras dalam Rakernas II PDIP dikutip Hops.id--jaringan Suara.com dari Youtube PDI Perjuangan, Selasa (21/6/2022)
Ia menegaskan bahwa urusan capres di PDIP adalah wewenangnya penuh, yang lain nggak boleh ikut campur urusan penetapan capres dari PDIP.
"Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak prerogatif, hanya ketua umum yang menentukan siapa calon yang akan dicalonkan PDIP. Ingat lho, lebih baik keluar deh daripada saya pecati lho kamu," tegas Megawati.
Lebih lanjut, Megawati juga menegaskan bahwa supaya kader PDIP makin paham dan masyarakat harus tahu, organisasi PDIP soal capres adalah wewenang ketua umum.
"Inilah organisasi PDIP yang ikuti aturan, partainya solid bersama dengan rakyat. Lha kalau mau mejeng saja nggak dah, lebih baik saya punya yang pemberontak," katanya.
Ngomong-ngomong soal koalisi capres 2024, Megawati mengatakan dalam sistem presidensial tidak mengenal namanya koalisi, yang ada namanya adalah kolaborasi bukan koalisi.
"Kalau namanya kerja sama itu yes, koalisi nggak. Saya ikuti terus koalisi. Kalau masih ada urusan koalisi koalisi di PDIP, out! Berarti nggak ngerti sistem tata negara kita, nggak ada di kita perdana menteri," ungkap Megawati.
Ganjar Hormati Putusan Mega
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, sangat menghormati Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ganjar bahkan sudah menganggap Megawati sebagai orang tua sendiri yang saran dan petunjuknya akan selalu diikuti.
Hal itu dikatakan Ganjar saat ditanya terkait namanya menjadi salah satu yang masuk bursa Capres dari Partai Nasdem. Ganjar menyebut, dirinya akan melaksanakan saran-saran dan regulasi yang telah ditetapkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Saya ini orang yang didik untuk sangat hormat dengan orang tua, maka saya sangat menghormati orang tua termasuk orang tua saya di partai. Orang tua saya sekarang sudah tiada, sekarang orang tua saya ya Bu Mega," kata Ganjar Pranowo saat ditemui di rumah dinasnya.
Ganjar bercerita bahwa Megawati sering memberikan masukan dan pengarahan pada anak-anaknya termasuk pada dirinya. Bahkan, jika salah satu kadernya melakukan kesalahan, maka Megawati tak segan memberikan peringatan atau teguran dengan keras.
"Kalau saya salah ya biasanya dijewer, diperingatkan. Hayo, awas kamu ya. Tapi kalau kita bisa menjalankan aturan itu dengan baik, tentu beliau-beliau juga akan senang karena anak-anaknya bisa bekerja dengan baik. Itulah saya sangat hormat dan regulasi-regulasi yang ada juga mesti kita ikuti termasuk saran-saran beliau," tegasnya.
Terkait namanya yang masuk bursa Capres Nasdem, Ganjar menambahkan jika setiap partai memiliki mekanisme tersendiri secara internal. Namun, Ganjar juga mengatakan bahwa di partainya yakni PDI Perjuangan juga punya aturan tersendiri.
"Saya menghormati dan tentu saja terimakasih. Tapi setiap partai punya aturan termasuk PDI Perjuangan yang punya mekanisme, peraturan, tatacara sesuai AD/ART. Untuk soal ini, PDI Perjuangan sudah jelas, ini hak preogratif Ketua Umum," katanya.
Ganjar menanggapi santai terkait namanya yang diusulkan menjadi Capres oleh Partai Nasdem. Menurutnya, itu hal yang biasa saja.
"Saya itu sebenarnya kepingin, kalau ada dukung-dukungan itu, dukunglah saya sebagai gubernur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang hari ini menjadi tanggungjawab saya sebagai Gubernur Jateng," ucapnya.
Ganjar mengaku saat ini fokus untuk membereskan banyak persoalan yang ada di Jawa Tengah. Ganjar dituntut cepat untuk menyelesaikan persoalan seperti minyak goreng, persoalan Wadas, persoalan rob dan lain sebagainya.
"Itu jauh lebih penting. Dan waktu saya running gubernur periode kedua kan juga beberapa partai mendukung saya. Jadi dukungan itu yang hari ini paling dibutuhkan. Kan soal capres, calon, balon kan belum ada to? Sekarang tahapannya juga belum ada. Itu yang saya kira penting untuk publik tahu," pungkasnya.
Sekedar diketahui, Partai Nasdem menggelar Rakernas pada Jumat (17/6). Dalam Rakernas itu, Nasdem mengusulkan tiga nama sebagai bakal calon presiden yang akan diusung, yakni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka