Suara.com - Sejumlah lembaga kemanusiaan yang fokus terhadap konflik di Palestina mengkritisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali terkait kepastian Tim Nasional (Timnas) Israel tetap dapat bertanding di Indonesia dalam perhelatan akbar Piala Dunia U-20 yang digelar pada 2023 mendatang.
Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia menilai, pernyataan Menpora tidak berdasar pada sejarah panjang Indonesia yang menolak pengakuan terhadap negara Israel.
"Pernyataan Menteri Pemuda dan Olah Raga RI, Zainudin Amali, yang mengatakan bahwa Tim Israel tetap bisa datang bermain di Indonesia dan jangan mengaitkan olah raga dengan politik, ini adalah pernyataan yang ahistoris," kata Ketua Presidium MER-C Indonesia Sarbini Abdul Murad saat konferensi pers di Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2022).
Dia memaparkan, sejak kemerdekaan Indonesia, penolakan pengakuan terhadap negara Israel telah dilakukan. Bahkan sikap itu juga pernah ditunjukkan dalam dunia olahraga.
"Pada tahun 1957, Tim sepakbola Indonesia pernah menolak untuk bertanding melawan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 1958 karena alasan politis atas instruksi Presiden Soekarno," kata Sarbini.
Kemudian hal serupa juga terjadi pada 1962, kata dia, Soekarno tegas menolak kehadiran kontingen Israel ke Indonesia pada perhelatan Asian Games.
"Sikap politik luar negeri Indonesia juga selalu menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," imbuhnya.
Aqsa Waorking Group (AWG), lembaga kemanusiaan yang fokus dalam isu Penjajahan Israel di Palestina, juga menyayangkan pernyataan Menpora.
Ketua Presidium AWG Anshorullah menilai, sikap itu menyalahi alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, penjajahan di atas dunia yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.
Selain itu, Anshorullah juga menganggap Menpora menentang sikap Presiden Joko Widodo yang sempat memboikot produk Israel pada KTT OKI di Indonesia tahun 2016 silam.
"Pernyataan jaminan ini adalah ahistoris dan menyelisihi Undang-Undang Dasar 1945, larangan dari Presiden Soekarno, dan seruan Presiden Joko Widodo," tegas Anshorullah.
Sementara itu, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) juga turut mengkritisi sikap Menpora. Ketua KISDI, HM Mursalin mengatakan Menpora seharusnya mengedepankan prinsip konstitusi bangsa Indonesia yang menolak penjajahan.
"Pernyataan Menpora Zainuddin Amali yang mengatakan Indonesia tidak bisa melarang Israel untuk datang karena semua aturan sudah dibuat FIFA, justru seharusnya sebagai tuan rumah, menteri terkait harus mengedepankan prinsip konstitusi bangsa yang menolak penjajahan," tegasnya.
Israel Tetap Bertanding di Indonesia
Seperti diketahui, Timnas Israel lolos ke Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia pada 2023 hingga memunculkan polemik. Lantaran secara diplomatik, Indonesia tidak pernah mengakui keberadaan negara Israel, karena penjajahan dan pelanggaran HAM yang dilakukannya ke Palestina.
Berita Terkait
-
Pemerintah Dinilai Akui Kejahatan Israel ke Palestina Jika Terima Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20
-
Desak Pemerintah RI Tolak Kedatangan Timnas Israel U-20, MER-C: Mereka Pelanggar HAM dan Penjajah Bangsa Palestina!
-
Sejumlah Lembaga Kemanusiaan Tolak Timnas Israel ke Indonesia pada Piala Dunia U-20 2023, Minta Pemerintah Tegas
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi
-
Reklamasi Terintegrasi, Wujud Komitmen Praktik Pertambangan yang Bertanggung Jawab
-
Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran Keuchik Percepat Pendataan Kerusakan Hunian Pascabenca
-
Pintu Air Pasar Ikan Siaga 1, Warga Pesisir Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob
-
Jakarta Diprediksi Hujan Sepanjang Hari Ini, Terutama Bagian Selatan dan Timur
-
Revisi UU Sisdiknas Digodok, DPR Tekankan Integrasi Nilai Budaya dalam Pendidikan
-
Pendidikan Tak Boleh Terputus Bencana, Rektor IPB Pastikan Mahasiswa Korban Banjir Bisa Bebas UKT
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo