Suara.com - WNI muslim berkurban di Jepang. Ada hal yang berbeda untuk berkurban di sana. Kisah ini datang dari Keluarga Masyarakat Islam Indonesia (KMII) Jepang.
Untuk pelaksanaan di Indonesia, warga membayar uang kurban sesuai dengan harga hewan kurban melalui KMII.
Kemudian pemotongan dan pendistribusian dilaksanakan di Indonesia dibantu dengan beberapa pihak yang sudah bekerja sama, di antaranya Dompet Dhuafa, Lazismu, Human Initiative dan Lazisnu.
Hal itu diceritakan Penanggung Jawab Idul Adha KMII Jepang Muhammad Alif.
Selain itu terdapat dua pilihan cara berkurban bagi Muslim Jepang, yakni kurban yang dilaksanakan di Indonesia dan di Jepang.
“Kita membuka untuk berkurban ada dua kategori, pelaksanaan kurban di Indonesia dan di Jepang,” katanya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan kurban di Jepang, KMII juga memfasilitasi untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban di rumah pemotongan hewan.
“Jadi, tidak dilakukan di tempat (masjid). Kemudian, karena regulasi di Jepang sebelum melakukan distribusi daging, kita harus membekukan dulu. Itu yang sedikit berbeda dari Indonesia. Besoknya baru kita bisa edarkan,” katanya.
Dia menyebutkan biasanya dilakukan di rumah potong di Saitama, utara Tokyo.
Proses pemotongan juga bekerja sama dengan Chiba Islamic Culture Centre (CICC) yang merupakan koordinator se-Jepang.
Terkait target penerima daging kurban, Alif mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan masjid-masjid di daerah di Jepang sebagai kantung-kantung pendistribusian untuk selanjutnya dibagikan kepada jamaah.
“Dibagikan sendiri tujuannya itu ke mualaf-mualaf yang ada di Jepang dan kita bekerja sama dengan berbagai komunitas masjid yang ada di Jepang,” katanya.
Adapun harga hewan kurban untuk di Indonesia, di antaranya kambing mulai 21.000-24.000 yen (Rp2,3-Rp2,6 juta) dan sapi, yakni 1/7 sapi 21.000 yen (Rp2,3 juta).
Untuk sapi di Jepang, 1/7 sapi wagyu seharga 50.000 yen ditambah biaya pengiriman 3.000 yen.
Sementara itu, satu ekor sapi dengan berat rata-rata 294 kilogram dibandrol 350.000 yen ditambah 20.000 yen biaya pengiriman, tergantung lokasi di Jepang.
Berita Terkait
-
Onitsuka Tiger Made in Indonesia Apakah Ori? Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Naturalisasi Atlet Timnas Secepat Kilat, Kenapa Anak Keturunan WNI Malah Terancam Jadi Stateless?
-
Sinopsis 'Jaa, Anta ga Tukutte Miro yo', Drama Terbaru Ryoma Takeuchi
-
Sinopsis Kaede, Film Romantis Jepang yang Dibintangi Sota Fukushi
-
Misteri Ijazah Gibran 'Go International', Kini Jadi Gosip Panas WNI di Australia!
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line