Suara.com - Mayoritas orang Indonesia tidak mau terlalu banyak partai politik di Indonesia. Mereka ingin sedikit partai tapi berkualitas.
Salah satunya yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.
Hal itu dikatakan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro.
"Orang Indonesia tidak menghendaki partai banyak; yang dimaui partai berkualitas, bisa mengakomodasi harapan masyarakat," kata Siti.
Kata dia, fenomena partai baru yang bermunculan setiap menjelang pemilu.
Hal itu tidak serta-merta membuat masyarakat tertarik untuk memilih.
"(Itu) Dibuktikan dengan masyarakat tidak langsung pindah, Golkar sudah mempunyai pemilih tradisional, PDI Perjuangan mempunyai ceruk dukungan. Pangsa pasar ini yang tidak dipunyai partai baru," jelasnya.
Dia mencontohkan, "kandang banteng" PDI Perjuangan ada di Jawa Tengah dan Bali, sementara basis massa Partai Golkar berada di wilayah Indonesia bagian timur dan Sumatera.
Menurut peneliti senior itu, idealnya, partai baru tidak sekonyong-konyong mengikuti pemilu setelah membuat deklarasi.
Baca Juga: Benarkah Orang Indonesia Tidak Menghendaki Banyak Partai Politik? Begini Kata Peneliti
Parpol, sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah, harus cukup melakukan kampanye politik, seperti sosialisasi politik tentang partai, mengenalkan visi dan misi partai, serta program-program partai yang difokuskan.
Hal itu seharusnya dilakukan secara terus-menerus sebelum pemilu sebagai salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
"Dilakukan jangka panjang, puncaknya di pemilu, pilkada; makanya dilakukan kampanye politik pemilu," tambahnya.
Dia mengatakan parpol baru tidak bisa menunjukkan pemilih yang pasti karena masih mengandalkan pemilih mengambang atau swing voters.
Oleh karena itu, partai baru perlu menunjukkan upaya pendekatan yang tidak dilakukan menjelang pemilu saja, karena pemilih mengambang masih dapat didekati melalui pertemuan secara langsung.
"Partai yang paling menjadi dambaan rakyat adalah yang mampu menganalogikan dirinya dengan kebutuhan rakyat," ujar Siti. (Antara)
Berita Terkait
-
BRIN Minta Maaf atas Kesalahan Desain Lambang Garuda di Konten Hari Lahir Pancasila
-
Berapa Jumlah Bulu Sayap Garuda Pancasila? Poster BRIN Viral karena Salah Hitung
-
'Kartu Mati' MK untuk Parpol: Mengapa Keterwakilan 30 Persen Perempuan Kini Jadi Syarat Wajib?
-
Skandal Riset Palsu di Denmark, Peneliti Indonesia Diduga Tipu Ilmuwan Dunia Demi 'Grant'
-
Pakar Sebut Demokrasi RI Cuma 'Ethok-ethok', Alarm The Economist Jadi Peringatan
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi