Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus bergerak dalam mengusut kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Terbaru, Komnas HAM akan menggali keterangan dokter forensik.
Dokter forensik yang akan dimintai keterangan adalah yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir J. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam.
"Kami akan menggali keterangan atau mendalami keterangan dan lain sebagainya kepada dokter yang melakukan autopsi," kata Choirul Anam di Jakarta, Jumat (22/7/2022).
Tak cuma meminta keterangan dokter forensik, Choirul mengatakan Komnas HAM saat ini sedang mendalami atau memproses sesuatu terkait kasus polisi tembak polisi, namun masih belum bisa disampaikan kepada publik.
Meski demikian, Choirul menjelaskan bahwa pendalaman itu akan menjadi bekal Komnas HAM untuk memintai keterangan kepada divisi lain, yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim dari kepolisian.
Dalam kesempatan ini, Choirul mengatakan Komnas HAM memerlukan dukungan dari semua pihak agar bisa bekerja secara imparsial dan independen dalam mengusut penyebab kematian Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo.
"Dukung Komnas HAM menjejaki fakta-fakta yang ada, baik itu foto, video, dan lain sebagainya," imbuh Choirul.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah memerintahkan Polri bersikap terbuka dan mengusut tuntas penyelidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J.
Secara tegas, Presiden Jokowi meminta kepolisian agar terbuka, jujur apa adanya dan jangan ada yang ditutup-tutupi dalam penyelidikan kasus penembakan tersebut.
"Transparansi penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J menjadi sangat penting dilakukan supaya tidak timbul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri," pesan Presiden Jokowi. [ANTARA]
Tag
Berita Terkait
-
Rentang Waktu Luka di Tubuh Brigadir J Dipertanyakan, Komnas HAM Minta Keterangan Ahli Forensik Independen
-
Tampak: Kasus Kematian Brigadir J Menyangkut Eksistensi Negara, Penyidik Polri Jangan Rekayasa Kasus
-
Roy Suryo Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Meme Stupa Mirip Jokowi
-
Temukan Unsur Pidana, Kasus Dugaan Pembunuhan Terhadap Brigadir J Naik ke Penyidikan
-
Gegara Unggahan Meme Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi, Mantan Menpora Roy Suryo Jadi Tersangka
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat