Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyampaikan, orasi ilmiah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyatakan tidak perlu diadakannya pemilu apabila berujung pada perpecahan bangsa, hal itu disebut bukan merupakan tawaran politik.
"Pernyataan Pak Surya itu refleksi dan otokritik terhadap proses berdemokrasi. Apa yang disampaikan Pak Surya itu bukan sebuah tawaran politik. Bukan ya. Tapi, itu pandangan yang sifatnya akademis," kata Willy kepada wartawan dikutip Kamis (28/7/2022).
Menurut dia, orasi ilmiah yang disampaikan Surya Paloh bersifat akademis dan semua harus melihatnya secara utuh teks dan konteksnya. Ia menyayangkan jika ada pihak yang merespons secara sepihak tanpa mengerti konteksnya.
"Itu namanya Jaka Sembung bawa golok. Maka, jangan lepas konteks di mana Pak Surya bicara dan dalam forum apa serta dalam situasi yang bagaimana," katanya.
Willy menyampaikan, pernyataan Surya Paloh karena melihat demokrasi di Indonesia ini sesuatu hal yang terlihat serius dan satu hal yang mewah sekali, tapi justru berpotensi melahirkan dampak pembelahan yang sangat serius.
"Buat apa kita berpemilu, tapi kita membubarkan republik kita, membubarkan tatanan sosial yang selama ini. Contohnya, jangankan satu warga, satu keluarga saja bisa ribut. Nah, Pak Surya melihat ada yang salah. Itu yang kemudian menjadi refleksi dan otokritik Pak Surya terhadap proses berdemokrasi sejauh ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Willy mengatakan, memang kekinian Pemilu menjadi persoalan tersendiri. Padahal, pemilu itu harusnya menjadi kemampuan menemukan masalah dan memecahkannya dengan baik.
"Harus membaca utuh. Pak Surya ingin pemilu menjadi mekanisme yang memecahkan persoalan kebangsaan dan masalah kemasyarakatan yang terjadi di tengah-tengah kita," ujarnya.
Terakhir, Willy mengaku siap berdialog dengan berbagai pihak yang tak terima dengan pandangan akademik yang disampaikan oleh Surya Paloh.
"Kita bersedia membuka ruang diskusi dan ruang dialog, biar sama-sama dialog. Keresahan itu bukan hanya Pak Surya dan NasDem tetapi yang lain juga. Intinya, pandangan ini perlu diuji bukan direspons secara nyinyir," imbuh dia.
Untuk diketahui, Surya Paloh menyampaikan orasi ilmiahnya saat menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) bidang Sosiologi Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB).
Surya Paloh menyampaikan orasi ilmiah dengan tajuk 'Meneguhkan Kembali Politik Kebangsaan'. Tema itu dipilih lantaran dianggap relevan dengan situasi politik saat ini yang disebut kian dinamis menuju pesta demokrasi 2024.
Berita Terkait
-
Wacana PDI Perjuangan Koalisi dengan Nasdem, Surya Paloh Kasih Jawaban Mengejutkan
-
Ditunjuk Surya Paloh Pimpin NasDem Sumbar, Wako Padang Panjang Fadly Amran Siap Jalankan Politik Tanpa Mahar
-
Maraknya Kasus Bullying, Nasdem Dorong Kemendikbud Kembangkan Kurikulum
-
Marak Kekerasan Seksual, DPR Tegaskan Aparat sudah Bisa Terapkan UU TPKS, PR Bersamanya Bangun Kesadaran Publik
-
Sekjen PDIP Kritik Anies Baswedan, Petinggi NasDem: Monggo-monggo Saja
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional