Suara.com - Pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) buka suara terhadap kasus penerima beasiswa yang tak kembali ke Indonesia usai studinya rampung. Sebelumnya, kasus tersebut sempat meramaikan lini masa Twitter hingga menuai perdebatan di tengah warganet.
Cuitan viral mengenai kasus penerima beasiswa LPDP
Seorang warganet dengan nama akun @VeritasArdentur membagikan sebuah cuitan yang menceritakan kasus seorang penerima beasiswa LPDP tak kunjung balik ke Indonesia meski masa studinya sudah berakhir.
Adapun oknum penerima beasiswa tersebut menetap dan bekerja di Inggris lantaran negara tersebut memberlakukan sekolah bebas biaya hingga tingkat SMA.
Tak tanggung-tanggung sosok oknum penerima beasiswa tersebut setidaknya berkesempatan 10 tahun menetap di Inggris dengan dalih menemani sang istri melanjutkan studi.
LPDP: Kasus ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat
Cuitan tersebut akhirnya mendapatkan perhatian dan direspon tegas oleh pihak LPDP.
Akun Twitter resmi LPDP merespon bahwa keluhan melalui cuitan warganet tersebut telah menjadi perhatian masyarakat. Sehingga, LPDP dengan tegas menindak penerima beasiswa yang 'nakal' tersebut dengan bekerja sama dengan Direktorat Jendral Imigrasi.
"Guna meminimalkan terjadinya pelanggaran tidak kembali ke Indonesia setelah studi, LPDP telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menelusuri keberadaan para Awardee," cuit akun resmi LPDP.
Pihak LPDP juga menegaskan bahwa sebelumnya, telah diatur dalam ketentuan bahwa penerima beasiswa setidaknya sudah kembali ke Tanah Air 90 hari setelah lulus dan menerima dokumen resmi kelulusan.
"Alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan," lanjut cuit akun resmi LPDP.
Baca Juga: Pro Kontra Warganet Soal Penerima Beasiswa LPDP Luar Negeri yang Tidak Pulang
Sedangkan bagi penerima beasiswa yang hendak menetap di negara tujuan studi dalam rangka melanjutkan S3 harus memperoleh izin tertulis.
Jika melanggar ketentuan tersebut, maka penerima beasiswa akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis. Penerima akan diberikan waktu 30 hari setelah peringatan tersebut dibuat.
Adapun penerima beasiswa akan dikenai sanksi berat berupa pencabutan status beasiswa dan wajib mengembalikan keseluruhan dana jika tak kunjung pulang ke Indonesia setelah menerima peringatan.
"Pelanggar akan dijatuhi sanksi berupa Surat Peringatan. Jika belum kembali dalam 30 hari kalender setelah Peringatan, pelanggar akan langsung dijatuhi sanksi berat dengan pencabutan status sebagai Awardee LPDP dan *WAJIB MENGEMBALIKAN* seluruh dana yang telah diperolehnya," lanjut pihak LPDP
Pihak LPDP juga mengimbau masyarakat untuk selalu melaporkan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh para penerima beasiswa melalui laman yang tersedia.
"Masyarakat umum yang menemukan indikasi pelanggaran, baik yang berkaitan dengan ketentuan kembali ke Indonesia maupun pelanggaran lainnya, dapat turut melaporkan melalui Whistle Blower System https://wise.kemenkeu.go.id," pungkas pihak LPDP.
Berita Terkait
-
Pro Kontra Warganet Soal Penerima Beasiswa LPDP Luar Negeri yang Tidak Pulang
-
Kronologi Masalah Beasiswa LPDP yang Jadi Trending Topic di Twitter
-
Tak Bisa Seenaknya, Ini Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Para Penerima Beasiswa LPDP
-
Apakah Penerima Beasiswa LPDP Boleh Tinggal di Luar Negeri Selamanya?
-
Beasiswa LPDP Tahap 2 Kembali Dibuka
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Di Sidang Praperadilan Yaqut, Ahli Sebut Dana Haji Bukan Keuangan Negara
-
ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun, Batal Dihukum Mati oleh Hakim
-
Lawan 'Pasal Karet' KUHP Baru, Delpedro Marhaen Gugat Aturan Berita Bohong dan Penghasutan ke MK
-
Diundang Bukber di Istana, Akankah Ulama dan Prabowo Bahas Eskalasi Konflik Timur Tengah?
-
Resmi! YouTuber Bigmo dan Resbob Tersangka Kasus Fitnah Azizah Salsha
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Birokrasi, Begini Respons Golkar
-
BPOM Temukan Mi Kuning Berformalin di Takjil, Pedagang Jangan Gunakan Pengawet dan Pewarna Berbahaya
-
Ahli di Sidang Gus Yaqut: Sprindik KPK Keliru karena Campur Aduk KUHP Lama dan Baru
-
Tak Bisa Lagi Sembarangan, RUU PPRT Bakal Atur Perusahaan Berbadan Hukum yang Boleh Salurkan PRT
-
Kejagung Periksa Kasi Intel Bea Cukai Aceh Terkait Dugaan Korupsi Ekspor POME