Usai warga digegerkan oleh temuan tersebut, ketua RT setempat mengungkap bahwa pihak JNE tak pernah kedapatan melakukan kegiatan mencurigakan di area.
"Di sini mobil penuh, jadi warga tidak tahu. Ketua lingkungan jadi tidak tahu kalau di sini ada aktivitas mencurigakan. Ini tempat parkir JNE, jadi kami tidak tahu. Bukan kami tidak memperhstikan lingkungan, kami cukup waspada jadi kami tidak tahu persis," ucap Ketua RT. 10 RW. 03, Sugeng.
4. Pihak JNE beri penjelasan
Lantaran terseret namanya sebagai pihak distributor sejumlah paket beras yang diduga bansos tersebut, JNE akhirnya merilis klarifikasi.
VP of Marketing JNE Eri Palgunadi memberi penjelasan terkait 'kuburan' bungkus beras yang diduga mencapai takaran satu ton tersebut.
Eri menegaskan bahwa sejumlah beras bansos tersebut sengaja dibuang lantaran sudah rusak dan tak layak untuk didistribusikan ke masyarakat.
5. Penguburan sudah sesuai prosedur
Eri juga mengaku bahwa penguburan paket beras tersebut tidak menyalahi prosedur.
"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak," ungkap Eri dalam keterangannya, Minggu (31/7/2022)
Baca Juga: JNE Kubur Paket Bansos Presiden, Menko PMK: Itu Urusan Dia, Bukan Kemensos
6. Dinsos Depok mengaku bahwa beras milik Kemensos
Temuan beras bansos tersebut juga akhirnya terdengar oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok.
Kepala Dinsos Kota Depok, Asloeh Madjri mengaku bahwa pihaknya tak pernah memperoleh informasi terkait adanya bansos tersebut. Lebih lanjut, ia menduga bahwa paket tersebut milik Kemensos dan tidak ada sangkut pautnya dengan Dinsos Depok.
"Intinya itu banpres milik Kemensos, tidak ada hubungannya dengan Dinsos Kota Depok," tegas Asloeh.
7. Penjelasan Menko PMK
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akhirnya membeberkan siapa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap keberadaan paket beras bansos tersebut.
Berita Terkait
-
Temuan Kuburan Bansos di Depok, Mensos Risma Ogah Disalahkan: Itu Bukan Zaman Saya
-
Heboh Temuan Diduga Bansos Presiden, Muhadjir Effendy Buka-bukaan Soal Beras Rusak
-
JNE Kubur Paket Bansos Presiden, Menko PMK: Itu Urusan Dia, Bukan Kemensos
-
Viral Bansos dari Presiden Ditimbun JNE di Depok, Berapa Total Kerugiannya?
-
JNE Mengubur Paket Bansos Presiden yang Rusak, Menko PMK Sebut SOP Bukan Dari Pemerintah
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi
-
Cegah 'Superflu' Sekarang! Dinkes DKI Ajak Warga Jakarta Kembali Perketat Cuci Tangan dan Masker
-
Tangis Staf Keuangan Pecah di Sidang MK: Melawan 'Pasal Jebakan' Atasan dalam KUHP Baru
-
Tragedi Maut KLM Putri Sakinah, Nakhoda dan ABK Resmi Jadi Tersangka Tewasnya 4 WNA
-
PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang
-
PDIP Kecam Pelaporan Terhadap Pandji ke Polisi: Bentuk Intimidasi dan Pembungkaman Suara Rakyat
-
KPK Periksa Eks Kajari Bekasi Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Ade Kuswara
-
MBG Kembali Digulirkan, Ini Catatan Kritis JPPI Soal Arah Pendidikan
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi