Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda meminta agar pemerintah tetap mencairkan anggaran KPU untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kendati memang kekinian ada hambatan dalam hal anggaran akibat kondisi global.
"Kami dari Badan Anggaran DPR dan kemudian Komisi II tentu mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran terkait dengan operasional tahapan Pemilu 2024 itu menjadi kenicayaan untuk kita melaksanakan Pemilu 2024 yang berjalan baik dan sukses," kata Rifqi dalam keterangannya kepada wartawan dikutip Kamis (4/8/2022).
Ia menyampaikan, memang saat ini karena situasi pandemi Covid-19 dan kondisi global berpengaruh pada keuangan negara.
Namun, ia tetap meminta agar pemerintah bisa menyiasatinya dengan melakukan realokasi anggaran. Terlebih agar anggaran penyelenggaraan pemilu untuk tahun 2022 ini bisa dicairkan sepenuhnya.
"Pemerintah harus melakukan exercise anggaran," katanya.
Bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, jumlahnya tidak akan berkurang sedikit pun.
"Kami pastikan bahwa anggaran terkait dengan Pemilu merupakan komitmen bersama DPR dan pemerintah yang InsyaAllah tidak akan pernah berubah," imbuhnya.
Pernyataan KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjelaskan, jika pencairan anggaran tahun 2022 dari pemerintah macet akan berdampak salah satunya kepada honor untuk tenaga ad hoc penyelenggara Pemilu 2024.
Baca Juga: Ray Rangkuti: Pemilu 2024 Perlu Tetap Dilaksanakan Tepat Waktu Demi Menggenjot Roda Perekonomian
KPU, diketahui mereka baru menerima pencairan anggaran Rp 2,4 triliun dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui dirjen anggran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 1, 245 triliun pada (26/7/2022).
"Karena kan kita sudah punya anggaran sekian, tapi begitu faktanya atau realitasnya yang disetujui sekian, kita juga harus realistis kan," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Akhirnya, kata dia, KPU kekinian akan menghitung ulang alokasi anggaran yang sudah dicairkan pemerintah sementara.
Hasyim mengatakan, KPU sendiri sudah membuat perencanaan menaikkan honorium bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu hingga tiga kali lipat dari Pemilu 2019.
Namun, kata dia, dengan belum maksimalnya pencairan anggaran membuat dampak nantinya bagi psikologis tenaga ad hoc tersebut. Terutama bagi tingkat kesukarelawanan.
Berita Terkait
-
Direktur LIMA Indonesia Sebut Pemilu 2024 Bisa Genjot Perekonomian
-
Ray Rangkuti: Pemilu 2024 Perlu Tetap Dilaksanakan Tepat Waktu Demi Menggenjot Roda Perekonomian
-
Soal Anggaran Pemilu Macet dari Pemerintah, KPU Beberkan Dampaknya
-
KPU Riau Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Politik kepada Pemilih Perempuan
-
Daftar Ikut Pemilu ke KPU, Dokumen Partai Garuda Besutan Adik Wagub DKI Riza Patria Dinyatakan Lengkap
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar