Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda meminta agar pemerintah tetap mencairkan anggaran KPU untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kendati memang kekinian ada hambatan dalam hal anggaran akibat kondisi global.
"Kami dari Badan Anggaran DPR dan kemudian Komisi II tentu mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran terkait dengan operasional tahapan Pemilu 2024 itu menjadi kenicayaan untuk kita melaksanakan Pemilu 2024 yang berjalan baik dan sukses," kata Rifqi dalam keterangannya kepada wartawan dikutip Kamis (4/8/2022).
Ia menyampaikan, memang saat ini karena situasi pandemi Covid-19 dan kondisi global berpengaruh pada keuangan negara.
Namun, ia tetap meminta agar pemerintah bisa menyiasatinya dengan melakukan realokasi anggaran. Terlebih agar anggaran penyelenggaraan pemilu untuk tahun 2022 ini bisa dicairkan sepenuhnya.
"Pemerintah harus melakukan exercise anggaran," katanya.
Bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, jumlahnya tidak akan berkurang sedikit pun.
"Kami pastikan bahwa anggaran terkait dengan Pemilu merupakan komitmen bersama DPR dan pemerintah yang InsyaAllah tidak akan pernah berubah," imbuhnya.
Pernyataan KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjelaskan, jika pencairan anggaran tahun 2022 dari pemerintah macet akan berdampak salah satunya kepada honor untuk tenaga ad hoc penyelenggara Pemilu 2024.
Baca Juga: Ray Rangkuti: Pemilu 2024 Perlu Tetap Dilaksanakan Tepat Waktu Demi Menggenjot Roda Perekonomian
KPU, diketahui mereka baru menerima pencairan anggaran Rp 2,4 triliun dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui dirjen anggran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 1, 245 triliun pada (26/7/2022).
"Karena kan kita sudah punya anggaran sekian, tapi begitu faktanya atau realitasnya yang disetujui sekian, kita juga harus realistis kan," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Akhirnya, kata dia, KPU kekinian akan menghitung ulang alokasi anggaran yang sudah dicairkan pemerintah sementara.
Hasyim mengatakan, KPU sendiri sudah membuat perencanaan menaikkan honorium bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu hingga tiga kali lipat dari Pemilu 2019.
Namun, kata dia, dengan belum maksimalnya pencairan anggaran membuat dampak nantinya bagi psikologis tenaga ad hoc tersebut. Terutama bagi tingkat kesukarelawanan.
Berita Terkait
-
Direktur LIMA Indonesia Sebut Pemilu 2024 Bisa Genjot Perekonomian
-
Ray Rangkuti: Pemilu 2024 Perlu Tetap Dilaksanakan Tepat Waktu Demi Menggenjot Roda Perekonomian
-
Soal Anggaran Pemilu Macet dari Pemerintah, KPU Beberkan Dampaknya
-
KPU Riau Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Politik kepada Pemilih Perempuan
-
Daftar Ikut Pemilu ke KPU, Dokumen Partai Garuda Besutan Adik Wagub DKI Riza Patria Dinyatakan Lengkap
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik