Suara.com - Kantor Staf Presiden mengapresiasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh, yang berhasil menyelamatkan 62 pekerja migran Indonesia korban penipuan dan penyekapan di Kamboja.
Tenaga Ahli Utama KSP Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengatakan bahwa upaya cepat dan efektif pemerintah dalam penyelamatan PMI di Kamboja menjadi bukti keseriusan RI yang tidak pernah mentoleransi segala bentuk perdagangan orang dan memerangi perbudakan modern.
"Penyelamatan itu menunjukkan bahwa negara sudah hadir dan negara tidak kalah terhadap upaya pihak-pihak tertentu yang berniat mencelakakan WNI," kata Fadjar dalam keterangan pers, hari ini.
Fadjar meyakini kasus yang menimpa PMI di Kamboja tersebut menjadi salah satu bentuk perbudakan modern dan perdagangan orang.
"Kasus ini diduga termasuk dalam perbudakan modern atau dapat dikatakan perdagangan manusia. Pemerintah pastikan menindak tegas permainan para oknum dan sindikat, juga pelanggaran yang terjadi," katanya.
Ke-62 PMI yang diselamatkan Kemlu dan KBRI Phnom Penh sebelumnya mengalami penyekapan di Kamboja setelah menjadi korban penipuan peluang kerja dengan iming-iming gaji sebesar 1.000—1.500 dolar AS atau sekitar Rp15 juta—Rp22 juta.
Setibanya di Kamboja, mereka yang sempat dijanjikan menjadi tenaga pemasaran justru bertugas menjadi operator sebuah investasi bodong dan penipuan.
Ke-62 PMI juga tidak menerima gaji sesuai dengan yang dijanjikan, dipekerjakan melebihi jam kerja, dan paspor mereka ditahan oleh para agen yang berada di Phnom Penh.
Berkaca pada kasus tersebut, Fadjar mendorong Kemenlu untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi PMI di Kamboja sembari memperketat penempatan demi mengantisipasi dugaan Negeri Khmer itu menjadi sarang tindak pidana perdagangan orang.
Baca Juga: Marak Penipuan, Kemlu Imbau Masyarakat Waspadai Tawaran Kerja ke Luar Negeri
"KSP mengajak Kemlu untuk membuat perjanjian bilateral dengan pihak Kamboja agar kasus-kasus seperti ini bisa tuntas dalam kerja sama perlindungan kedua negara," katanya.
Fadjar juga menekankan pentingnya pembentukan protokol aktif, responsif, dan terintegrasi antarlini untuk menutup iklan, lowongan, dan tawaran penempatan kerja luar negeri yang terbukti mengandung unsur penipuan.
Terlebih, kata dia, kasus serupa dengan modus berbeda telah terjadi sehingga perlu ada penguatan aspek koordinasi dalam penanganannya.
KSP juga mengimbau calon PMI harus lebih berhati-hati dalam merespons tawaran dan iklan penempatan kerja di luar negeri.
"Jangan tergiur dengan tawaran yang belum jelas kebenarannya," kata Fadjar.
Sebanyak 16 dari 62 PMI yang menjadi korban penyekapan di Kamboja akan pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pada hari Jumat ini.
Berita Terkait
-
Gen Z Cemas Sulit Cari Kerja? KSP Qodari Bicara Loker dari Dapur MBG hingga Koperasi
-
Derita WNI Hamil 6 Bulan di Kamboja, Lolos dari Siksaan Sindikat Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah