Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik isi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberantasan korupsi pada Sidang Tahunan MPR RI 2022 beberapa hari lalu. Menanggapi itu, Staf Khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini menuding, jika ICW tidak pernah membaca pemberitaan media.
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut kalau pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, peneliti ICW Kurnia Ramadhana sempat menyebut kalau apa yang disampaikan Jokowi soal pemberantasan korupsi berbeda dengan kenyataan.
Kurnia menilai, kalau isu pemberantasan korupsi kian dipinggirkan apalagi di era pemerintahan Jokowi.
"Saya kira kawan-kawan ICW tidak baca berita dan nonton tv," kata Faldo saat dihubungi, Jumat (19/8/2022).
Faldo menilai, KPK masih berjalan dengan baik. Menurutnya, penanganan korupsi berjalan dengan optimal tanpa pandang bulu.
Ia juga menyebut, kalau peran Kejaksaan berjalan semakin baik lantaran kasus lama yang sulit terungkap, akhirnya mulai terbongkar.
"Pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi lebih terorkestrasi, lebih terorganisir. Rakyat memilih presiden, jadi ini menjadi tanggung jawab presiden. Itu yang dilakukan hari ini," jelasnya.
Faldo lantas menyebut, kalau pemberantasan korupsi itu merupakan tugas dari seluruh komponen bangsa. Ia meminta jangan ada satu orang atau kelompok yang merasa paling benar.
"Organisasi yang kuat terpenting, bukan perayaan sekelompok orang saja," katanya.
Baca Juga: Stafsus Mensesneg Ungkap Kemungkinan Jokowi Kembali Lakukan Reshuffle
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi