Suara.com - Pemerintah Indonesia sudah menerima 333 keramik yang berasal dari kapal Tek Sing yang tenggelam di perairan Bangka Belitung padatahun 1822 dari Pemerintah Australia.
Menteri Urusan Seni BudayaAustralia, Tony Burke, secara simbolis menyerahkan enam artefak tersebut kepada Duta BesarIndonesia untuk Australia, Siswo Pramono saat upacara peringatanKemerdekaan Republik Indonesia di Canberra,Rabu kemarin (17/08).
Keramik dari kapal Tek Sing adalah hasil sitaan pihak berwenang Australia di tahun 2019, setelah muncul informasi jika barang-barang keramik ini dilelang secara online di Perth.
Menurut Dody Harendro dari Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya, KBRI Canberra diperlukan waktu beberapa tahun untuk mengecek keaslian keramik tersebut.
"Kita dihubungi di bulan September 2020, oleh Kementerian Seni bahwa AFP [Kepolisian Federal Australia]menahan keramik tersebut yang akan dilelang secara online," katanya kepada ABC Indonesia.
Ia mengatakan KBRI Canberra bergerak cepat untuk membantu melakukan verifikasi apakah keramik yang ditahan tersebut memang berasal dari kapal Tek Sing.
Proses ini juga sempat terunda karena pandemi COVID-19.
"Setelah diperiksa olehsemuapihak di Indonesia dan juga dari berbagai kurator di Australia, mereka mengesahkan bahwa keramik ini memang asli dan berasal dari kapal Tek Sing."
Selain mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bisa menyelamatkan artefaktersebut,Duta besar RI di CanberraSiswo Pramono juga berharap kerja sama antara Indonesia dan Australia bisa terus berjalan.
Baca Juga: Artefak Kuno Dharmasraya Meriahkan Festival Pamalayu 2022
"Penyerahan hari ini merupakan yang ketiga setelah di tahun 2006 dan 2018 dan merupakan bukti nyata kemitraan strategis [Indonesia-Australia]khususnya di bidang antarbudaya dan penegakan hukum," kata Siswo Pramono.
Kapal Tek Sing karam dii tahun 1882 di perairan Laut China Selatan yang menewaskan 1.500 orang.
Bangkai kapal tersebut baru ditemukan di tahun1999 dan sekitar lebih dari 350 ribu keramik dalam kapal yang karamtersebut sesuai undang-undang menjadi milik Pemerintah Indonesia.
Berbagai jenis keramik tersebut dibuat di kota Dehua, China.
Kerja sama lanjutan
Wakil Komisaris AFP, Brett Pointing mengatakan Kepolisian Australia terus berusaha melakukan penyelidikan terkaitekspor ilegal benda purbakala yang memiliki nilai budaya tinggi.
"Kami memiliki petugas di 35 pos internasional di 29 negara yang bekerja keras dan bermitra dengan penegak hukum di luar negeri untuk mengidentifikasi dan menghentikan benda-benda bersejarah ini dijual di pasar gelap," katanya.
Berita Terkait
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
Emmanuel Petit: Campur Tangan Bos Jadi Biang Kerok Hancurnya Chelsea
-
HP Guncang CES 2026 dengan PC dalam Keyboard dan Era Baru HyperX
-
Sinergi Strategis Hilirisasi Batu Bara, Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
-
Head to Head Persib Bandung vs Persija Jakarta: Duel Panas Rival Abadi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari