Suara.com - Politisi sekaligus pegiat media sosial, Ferdianand Hutahaean menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang tak bisa kerja.
Hal ini dinyatakan di akun Twitternya pada Sabtu (27/8/2022).
Ungkapan Ferdinand tersebut terkait dengan cuitan Anies Baswedan mengenai revitalisasi Kota Tua.
Pada cuitannya, Anies menampilkan empat foto Kota Tua yang sudah rampung direvitalisasi.
Namun demikian, Ferdinand berkomentar bahwa Kota Tua memang sudah bagus sejak dulu, bahkan sebelum direvitalisasi.
"Yang bagus sejak dulu dipamerin, tang busuk dan tertinggal dibiarkan," ungkap Ferdinand Hutahaean.
"Warga masih buang hajat di kali dibiarkan, dasar ini gubernur tak bisa kerja," tambahnya.
Selain Ferdinand Hutahaean, pengamat politik dan pegiat media sosial Jhon Sitorus juga menyatakan bahwa kawasan Kota Tua sebelumnya memang sudah direvitalisasi Ahok.
"Ini kawasan Kota Tua yang telah direvitalisasi oleh Ahok. Hasilnya sudah bagus dan nyaman untuk semua golongan pengunjung," tulis Jhon Sitorus pada Sabtu (27/8/2022) di akun Twitternya.
Baca Juga: Ini Potret Baru Kota Tua Usai Revitalisasi: Lebih Ramah Pejalan Kaki dan Banyak Ruang Terbuka Hijau!
"Tapi dibongkar pasang lagi oleh Gubernur Ragunan. Anggaran habis, apa yang udah bagus diklaim sebagai hasil karyanya. Begitulah cara kerja pemalas," tambahnya.
Baik cuitan Ferdinand Hutahaean maupun John Sitorus sontak mendapatkan berbagai respons dari warganet.
"Kalian kok ketakutan kalau Anies ampe nyapres. Capek betul ku lihat kalian ngebully beliau. Untung bagi kalian apa sih?" komentar warganet.
"Revitalisasi ini memang bertahap om, bahkan pak Ahok juga belum menyelesaikan seluruh tahapan ini, proyek ini memang jangka panjang dengan rentang waktu 20 tahun, setiap gubernur DKI punya andil dalam pembangunan itu," imbuh warganet.
"Biar tahu aja, ini Kota Tua waktu gubernurnya Ahok @basuki_btp," tulis warganet di kolom komentar.
"Awalnya dibiarkan ga terus, seperti ingin menggapus jejak Ahok di DKI, lalu diperbaiki lagi oleh Erick Thohir," timpal lainnya.
Berita Terkait
-
Ini Potret Baru Kota Tua Usai Revitalisasi: Lebih Ramah Pejalan Kaki dan Banyak Ruang Terbuka Hijau!
-
Ditanya Pj Gubernur DKI yang Cocok Gantikan Anies, Wagub Riza : Itu Pak Jokowi yang Lebih Tahu
-
Sederat Nama Masuk Radar Capres PAN: Ada Anies Baswedan Sampai Ganjar Pranowo
-
Sebanyak 12 Wali Kota Negara-negara Dunia Hadiri Pertemuan U20 di Jakarta
-
Terpopuler: Sopir TransJakarta Dikeplak Pemobil, Ferdy Sambo Diberhentikan Tidak Hormat
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Indeks Perkembangan Harga Tiga Provinsi Terdampak Bencana Turun Signifikan
-
Inosentius Dapat Tugas Baru, DPR Beberkan Alasan Adies Kadir Dipilih Jadi Hakim MK
-
Ahok Sebut Tak Ada Temuan BPK dan BPKP Soal Penyewaan Terminal BBM oleh Pertamina
-
Integritas Dipertanyakan, DPR Klaim Adies Kadir Mampu Jaga Kredibilitas Hakim Konstitusi
-
Dicecar 30 Pertanyaan Soal Kematian Lula Lahfah, Apa Peran Reza Arap Sebenarnya?
-
Normalisasi Ciliwung Dikebut, Pramono Pastikan Relokasi dan Pembebasan Lahan Segera Berjalan
-
Rocky Gerung Usai Diperiksa di Kasus Ijazah Jokowi: Dapat Pisang Goreng dan Empat Gelas Kopi
-
5 Fakta Pernyataan Nyeleneh Noel di Sidang Pemerasan: Sebut Nama Purbaya hingga Minta Dihukum Mati
-
Buka Peluang Perpanjang Modifikasi Cuaca, Pramono: Nggak Mungkin Jakarta Nggak Ada Genangan
-
DPR Laporkan 8 Poin Hasil Panja Percepatan Reformasi Polri, Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden