Suara.com - Hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting menyebutkan masyarakat Indonesia menginginkan agar pemerintah berperan aktif untuk ikut mendamaikan Rusia dan Ukraina yang sedang terlibat dalam perang.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyampaikan hasil temuan survei itu yang bertajuk "KTT G20 dan Perang Rusia-Ukraina" yang ditayangkan melalui kanal YouTube SMRC TV, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Deni dalam presentasinya mengatakan ada 63 persen publik yang mengetahui atau pernah mendengar tentang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
"Dari yang tahu, mayoritas (71 persen) tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina. Hanya ada 16 persen yang setuju," kata dia.
Dari yang tahu perang Rusia-Ukraina itu, lanjut dia, ada 58 persen yang ingin agar Indonesia mengambil peran untuk ikut mendamaikan kedua negara.
Namun, sebanyak 34 persen ingin Indonesia tetap menjaga jarak dan netral. Hanya ada 2 persen yang menyatakan Indonesia harus memihak salah satu negara. Sementara ada 6 persen yang tidak menjawab.
Survei ini juga menemukan bahwa di antara yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah KTT G20, sekitar 76 persen yakin Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dapat mengambil peran untuk berupaya meredakan peperangan antara Rusia dan Ukraina dengan terus melakukan penengahan antara kedua negara yang berperang.
"Dari yang yakin, ada 80 persen yang menilai sebaiknya Presiden Jokowi terus melakukan kunjungan ke dua negara tersebut untuk meredakan peperangan antara kedua negara," ucap Deni.
Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Baca Juga: Kerahkan Puluhan Ribu Pasukan, Rusia Dan China Gelar Latihan Militer Bersama
Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.053 atau 86 persen.
Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
Berita Terkait
-
Sinyal Kuat dari Kremlin: Putin Jawab Langsung Undangan Prabowo, Siap Datang ke Indonesia
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Harga Minyak Melemah: Dibayangi Ketidakpastian Damai Rusia-Ukraina dan Keputusan The Fed
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya
-
Jelang Nataru, Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius
-
Borok Ayu Puspita Terbongkar! Uang Calon Pengantin Dipakai Liburan Keluar Negeri dan Bayar Cicilan
-
Tinjau Langsung Pengungsi di Langkat, Janji Prabowo: Kami Tak Akan Tinggalkan Kalian Sendiri