Suara.com - Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut ada budaya korupsi yang kental hingga saat ini menanggapi institusi kepolisian. Saut mengungkapkan budaya itu yang sejatinya telah coba dihapus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat program-programnya.
"Lihat saja program presiden yang sekarang ini di halaman 26 visi misinya jelas menegaskan bahwa ada budaya korup di kepolisian yang memaksa itu harus dikurangi, itu ada program Jokowi," kata Saut dalam diskudi berjudul'Kematian Joshua dan Perkara Sambo' di Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).
Menurut Saut, dalam sebuah organisasi nilai atau values mempunyai peran penting dalam menentukan masa depan sebuah organisasi.
Beberapa kali Polri telah mengganti motonya, bagi Saut, hal itu tidak akan merubah apa pun jika perilaku yang masih dianut adalah budaya korup.
"Centre of gravity-nya mana yang harus diembat dulu, mana yang harus dihajar dulu di teori organisasi. Bagaimana strategi, bagaimana struktur, bagaimana staff, bagaimana style, itu berubah-ubah ada Presisi ada Promoter, kemudian strteginya berubah," ujar Saut.
"Tapi perilakunya tidak berubah. Anda mengubah struktur, anda mengubah anggaran, tambahin gaji, tapi kalau valuesnya seperti ini anda tidak mengharap apa-apa dari kepolisian," imbuhnya.
Saut mengungkap budaya korup di Polri itu juga sudah dirasakan oleh Jokowi dan pernah disampaikan lewat pidato kepresidenan. Saut menyebut budaya korupsi di kepolisian itu sebagai 'Ferdy Syndrome'.
"Dan itu sudah dipertegas lewat pidato presiden sendiri, jadi dia merasa betul bahwa budaya korup itu menjadi bagian yang meluluhlantakan negeri ini. Perilaku ini yang saya sebut sebagai Ferdy Syndrome saya menyebutnya ini akan muncul terus," ungkapnya.
Baca Juga: Komnas HAM Tampilkan Foto Brigadir Yosua Terkapar Usai Ditembak Di Rumdin Duren Tiga
Berita Terkait
-
Komnas HAM Ungkap Latar Belakang Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J karena Dugaan Kekerasan Seksual
-
Sebut Pembunuhan Brigadir J "Extra Judicial Killing", Komnas HAM Minta Penyidik Tindaklanjuti Dugaan Kekerasan Seksual
-
Komnas HAM Minta Penyidik Tindaklanjuti Dugaan Kekerasan Seksual Brigadir J kepada Putri Candrawathi di Magelang
-
Skenario Ferdy Sambo Seret Brigjen hingga Kompol, Komnas HAM Desak Proses Pidana hingga Pemecatan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
Terkini
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini
-
Momen Pramono Tertawa Lepas di Rakornas, Terpikat Kelakar Prabowo Soal '2029 Terserah'
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Diprotes Warga Srengseng Sawah, Pemprov DKI Jakarta Siap Evaluasi Izin Party Station
-
Kembali Jadi Tersangka, Ini Daftar Hitam Kasus Hukum Habib Bahar bin Smith