Suara.com - Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut ada budaya korupsi yang kental hingga saat ini menanggapi institusi kepolisian. Saut mengungkapkan budaya itu yang sejatinya telah coba dihapus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat program-programnya.
"Lihat saja program presiden yang sekarang ini di halaman 26 visi misinya jelas menegaskan bahwa ada budaya korup di kepolisian yang memaksa itu harus dikurangi, itu ada program Jokowi," kata Saut dalam diskudi berjudul'Kematian Joshua dan Perkara Sambo' di Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).
Menurut Saut, dalam sebuah organisasi nilai atau values mempunyai peran penting dalam menentukan masa depan sebuah organisasi.
Beberapa kali Polri telah mengganti motonya, bagi Saut, hal itu tidak akan merubah apa pun jika perilaku yang masih dianut adalah budaya korup.
"Centre of gravity-nya mana yang harus diembat dulu, mana yang harus dihajar dulu di teori organisasi. Bagaimana strategi, bagaimana struktur, bagaimana staff, bagaimana style, itu berubah-ubah ada Presisi ada Promoter, kemudian strteginya berubah," ujar Saut.
"Tapi perilakunya tidak berubah. Anda mengubah struktur, anda mengubah anggaran, tambahin gaji, tapi kalau valuesnya seperti ini anda tidak mengharap apa-apa dari kepolisian," imbuhnya.
Saut mengungkap budaya korup di Polri itu juga sudah dirasakan oleh Jokowi dan pernah disampaikan lewat pidato kepresidenan. Saut menyebut budaya korupsi di kepolisian itu sebagai 'Ferdy Syndrome'.
"Dan itu sudah dipertegas lewat pidato presiden sendiri, jadi dia merasa betul bahwa budaya korup itu menjadi bagian yang meluluhlantakan negeri ini. Perilaku ini yang saya sebut sebagai Ferdy Syndrome saya menyebutnya ini akan muncul terus," ungkapnya.
Baca Juga: Komnas HAM Tampilkan Foto Brigadir Yosua Terkapar Usai Ditembak Di Rumdin Duren Tiga
Berita Terkait
-
Komnas HAM Ungkap Latar Belakang Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J karena Dugaan Kekerasan Seksual
-
Sebut Pembunuhan Brigadir J "Extra Judicial Killing", Komnas HAM Minta Penyidik Tindaklanjuti Dugaan Kekerasan Seksual
-
Komnas HAM Minta Penyidik Tindaklanjuti Dugaan Kekerasan Seksual Brigadir J kepada Putri Candrawathi di Magelang
-
Skenario Ferdy Sambo Seret Brigjen hingga Kompol, Komnas HAM Desak Proses Pidana hingga Pemecatan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya