Suara.com - Ketua Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan, memberikan klarifikasi terkait videonya yang menyebut Irjen Ferdy Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, seperti bos mafia.
Hal itu dikatakannya karena mantan Kadiv Propam Polri tersebut mampu mengendalikan puluhan polisi dalam skenario palsu penembakan Brigadir J.
"Dia mampu mengendalikan puluhan polisi bahkan yang di luar kendalinya (Reskrim) serta melakukan rekayasa obstruction of justice, kan luar biasa itu," kata Taufan saat dihubungi wartawan, Senin (5/9/2022).
Kata dia, Ferdy Sambo layaknya sebuah penyakit di institusi Polri, karenanya dalam penanganan kasus ini harus mengambil tindakan tegas.
"Di wawancara lain, saya menggambarkan kelompok ini (Ferdy Sambo) seperti tumor yang menggerogoti institusi Polri dan penegakan hukum. Makanya Kapolri harus berani ambil tindakan tegas membuang semua elemen tumornya," kata Taufan.
Terkait videonya yang beredar menyebut Ferdy Sambo layaknya bos mafia, dikatakannya direkam tanpa persetujuannya.
"Saya baru menyelesaikan diskusi bersama teman-teman penyandang disabilitas tentang jalan keluar regulasi daerah. Sebelum pulang, ngobrol santai den teman-teman. Tanpa persetujuan ada yang merekam dan memposting. Itu kan tidak etis," ujarnya.
Dia pun mengaku kecewa dengan perilaku perekam video yang menyebarkannya.
"Saya kecewa karena kok jurnalis bekerja seperti itu. Tapi sudahlah, apalagi sudah menjadi konsumsi publik," kata dia.
Ferdy Sambo Layaknya Bos Mafia
Berdasarkan unggahan akun Instagram @majeliskopi08, memperlihatkan rekaman video Taufan yang menyebut Ferdy Sambo layaknya bos mafia.
"Hati-hati Sambo bukan orang sembarangan, puluhan tahun dia jadi reserse. Bukan nggak tahu dia cara hahaha," ungkap Ahmad Taufan Damanik seraya tertawa dikutip Suara.com, Minggu (04/09/2022) kemarin.
Ahmad Taufan Damanik juga menyebut Ferdy Sambo tahu cara meloloskan diri dari hukuman karena tahu seluk beluk soal penyidikan.
Iya kan, sebagai bos mafia dia tahu lah caranya keluar dari (hukuman)," lanjutnya menambahkan.
Berita Terkait
-
4 Keraguan LPSK soal Dugaan Pelecehan Brigadir Joshua kepada Putri Candrawathi di Magelang
-
Temuan Komnas HAM Bantu Polri Ungkap Pembunuhan Brigadir J, Pakar: Tidak Mustahil Membuat Terang Perkara
-
Outfit Mewah Brigjen Andi Rian Disorot, ISESS: Kalau Tak Beli, Tentu Ada Dugaan Gratifikasi
-
Angelina Sondakh Ungkap Peran Kak Seto Saat Dibutuhkan: Suaranya Tidak Didengar
-
Otto Hasibuan Sebut Bisa Saja Sambo Pakai Skenario ke-4 Gara-Gara Kalimat Ini
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Apa yang akan Dilakukan Pemerintah Indonesia?
-
Konflik Timur Tengah Ganggu Pariwisata RI, 770 Penerbangan Batal dan Potensi 60 Ribu Wisman Hilang
-
Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026, Menpar Siapkan Strategi Mitigasi di Tengah Gejolak Global
-
Bantah Pernyataan Nadiem, Jaksa Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan di Pengadaan Chromebook