Suara.com - Mulai Sabtu (3/9/2022) kemarin, Indonesia telah menetapkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Meski begitu, pemerintah memastikan kenaikan harga BBM dilakukan untuk menyalurkan subsidi secara lebih tepat sasaran.
Bukan hanya itu, pemerintah juga memastikan kenaikan harga BBM diikuti dengan pembagian sejumlah bantuan sosial untuk masyarakat. Termasuk berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang menyasar beberapa kelompok masyarakat.
Namun rencana pembagian BLT ini rupanya menuai pro dan kontra hingga membuat nama Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, kembali disorot publik. Pasalnya Megawati pernah mengkritik kebijakan pemberian BLT yang pernah dilakukan di era pemerintahan sebelumnya.
Bahkan dalam kesempatan tersebut, Megawati dengan terang-terangan menyebut BLT sebagai program yang menjatuhkan harga diri rakyat.
"(Rakyat) tidak punya harga diri lagi, kepribadian lagi, ketika mereka itu mengambil yang namanya BLT," ungkap Megawati ketika berpidato di hadapan massa di Jember, Jawa Timur.
Potongan video ini yang membuat Megawati kembali menjadi bulan-bulanan publik, sekaligus menambah panjang kritikan yang diterima PDI Perjuangan karena diam saja ketika pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM.
Misalnya saja Megawati dan putrinya, Ketua DPR RI Puan Maharani yang dicari-cari agar kembali menangisi kebijakan kenaikan harga BBM. Warganet juga sempat mempertanyakan ke mana sikap garang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang pernah begitu emosional menanggapi rencana kenaikan harga BBM.
Semua peristiwa itu memiliki kesamaan, yakni ditunjukkan PDIP ketika berada di luar lingkaran kekuasaan yang kala itu diperintah oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.
"Masih adakah harga diri itu? Masih perlukah harga diri?" sindir pemilik video.
Baca Juga: Saat Massa Aksi Tolak Kenaikan BBM, Puan Maharani Rayakan Ulang Tahun
Sindiran yang kembali ditegaskan lewat caption unggahan akun Instagram @lamputerangofficial. "Sekarang apakah masih memikirkan harga diri rakyat?" tulisnya, dikutip Suara.com pada Selasa (6/9/2022).
"Kejamnya jejak digital," komentar warganet.
"Sekarang bukan hanya BLT tapi ngasih barang juga di lempar lemparr," kata warganet.
"Jejak digital itu memang bikin malu," ujar warganet.
"Gimana mak... sedap to jilat ludah sendiri??" ledek warganet.
"Justru BLT itu membantu sekali untuk rakyat bisa beli beras minyak makan dll," jelas warganet lain, menerangkan sisi positif dari pemberian BLT.
Berita Terkait
-
Akademisi: Kenaikan Harga BBM Dapat Menjaga Fungsi Utama APBN
-
Ditangkap Polisi Gegara Sweeping Kendaraan Pelat Merah di Patung Kuda, 6 Pendemo Masih Diperiksa di Polda Metro
-
Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Gedung DPR, Ada yang Singgung Nikmatnya untuk Pejabat
-
Demo Kenaikan BBM, Ketua DPR RI Puan Maharani Dicari Buruh
-
Cara Lapor Bansos Tidak Tepat Sasaran, Awas BLT BBM Malah Diterima Si Kaya
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini
-
DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya