Suara.com - Ucapan anggota Komisi Pertahanan DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI "kayak gerombolan dan lebih ormas" dipersoalkan.
Sejumlah orang berang dengan pernyataan yang mereka anggap melecehkan itu.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Penegak Keadilan Bernard D. Namang akan melaporkan politikus PDI Perjuangan itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, siang ini.
Pernyataan Effendi diduga melanggar kode etik dalam rapat bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI pada Senin (5/9/2022).
Bernard mengatakan TNI merupakan alat negara, memiliki struktur, tupoksi, dan aturan yang tercantum dalam undang-undang.
"Jadi menyamakan TNI dengan gerombolan, bahkan lebih lebih dari ormas, ini sangat menciderai TNI," kata Bernard dalam keterangan pers, hari ini.
Bernard menduga Effendi melanggar Kode Etik Bab II Bagian Kesatu Kepentingan Umum pasal 2 ayat 4 junto Bagian kedua Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2.
"Serta dugaan adanya upaya beliau menggiring opini publik memecah belah antara KSAD dengan Panglima TNI," kata Bernard.
Bernard juga akan menanyakan kepada MKD mengenai ucapan Effendi yang menyebut masalah pribadi anak KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
"Apakah ini dibolehkan dalam RDP resmi menceritakan case pribadi pejabat negara?" kata Bernard.
Dalam sebuah rapat dengan Kementerian dan Panglima TNI, Effendi menyebut ada temuan bahwa hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman tidak harmonis.
Selain itu, dia juga mengatakan adanya informasi yang menyebut adanya ketidakpatuhan hingga pembangkangan di tubuh TNI.
"Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas, jadinya tidak ada kepatuhan," kata Effendi dalam rapat kerja di DPR, Senin (5/9/2022).
Belum ada keterangan lebih lanjut dari Effendi setelah pernyataannya memicu reaksi. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
MKD Desak Setjen DPR Setop Gaji dan Tunjangan Ahmad Sahroni Hingga Uya Kuya
-
Dilaporkan Gegara Gestur 'Jempol Kejepit' di Live, Anggota DPR Prana Putra Sohe: Itu Bukan Hal Porno
-
PKS Lanjutkan Perombakan di DPR: Wakil Ketua MKD Aboe Bakar Alhabsyi Digeser Adang Daradjatun
-
Rayen Pono Wanti-wanti Ahmad Dhani, Kalau Mangkir Pemeriksaan Artinya Pengecut!
-
MKD Cuma Tuntut Ahmad Dhani Minta Maaf, Rayen Pono Singgung Krisis Etika
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Pemerintah Pastikan Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen, Cak Imin: Harus Diterapkan Selamanya
-
Timeline Lengkap Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN: Direncanakan 2 Bulan, Berakhir Gagal Total
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah