Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut ada pihak yang memfitnah partainya dengan berbagai isu dengan tujuan untuk menurunkan elektoral menjelang pemilu 2024.
Merespons hal itu, Hasto mengatakan selama kader dan anggota PDI Perjuangan tetap membangun energi positif serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, semua fitnah tidak akan mempan.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam Rapat Koordinasi Daerah PDI Perjuangan NTB di Kota Mataram, Kamis (15/9/2022).
Hasto mengingatkan pesan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, agar semua kader selalu menemui konstituen sebagai salah satu cara mendapatkan dukungan.
"Kata Ibu Mega, kita jangan pernah puas. Saya nggak pernah lihat elektoral kita berapa, yang penting strategi kita bagaimana," katanya.
Hasto meminta kader melek teknologi agar mereka dapat menyampaikan pencapaian-pencapaian pemerintah dan partai.
Hasto menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur, di antaranya, membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan waduk.
Hasto juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kemudian disusul perang Rusia-Ukraina berdampak pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia, seperti inflasi, krisis pangan dan energi.
"Nah, kader-kader PDI Perjuangan harus bisa memberikan penjelasan mengapa Pak Jokowi mengambil kebijakan kenaikan BBM karena subsidi kita naik tiga kali lipat. Memilih subsidi negara mengalami kesulitan. Semua adalah pil pahit," katanya.
Baca Juga: Soal Presiden Dua Periode Bisa jadi Cawapres, Hasto Kristyanto: Biasa Saja Namanya Juga Wacana
Kebijakan pemerintah Jokowi disebut Hasto bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Dia menyebutkan contoh tentang bagaimana pemerintah mengambil alih Blok Rokan di Riau dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur serta membangun kilang-kilang minyak.
"Pak Jokowi turun ke bawah tahu betul masalah rakyat, tidak ada presiden yang punya kegiatan blusukan seperti Pak Jokowi. Jadi, itu dijelaskan bahwa sulit pilihannya, tetapi sebagai pendukung utama kita harus bela rasa dengan persoalan rakyat dan ikut membangun harapan dengan bekerja keras turun ke bawah," tuturnya.
Hasto menyebut PDI Perjuangan membela kebijakan Presiden Jokowi karena merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai partai pengusung, termasuk isu kebijakan kenaikan BBM.
Hasto mengatakan bahwa dia menyayangkan ketika bicara anggaran dan pembangunan, banyak pihak yang berebut.
"PDIP memberikan dukungan kepada Pak Jokowi untuk menciptakan legacy, membuat prestasi bagi rakyat. Kemajuan di NTB misanya, sangat terasa, dan jauh dibandingkan presiden sebelumnya, meskipun saat Pilpres, Pak Jokowi tidak mendapat dukungan mayoritas di sini. Namun PDI Perjuangan dan Pak Jokowi menempatkan komitmen untuk membangun di seluruh wilayah Indonesia, tanpa kecuali. Itu harus dipahami," kata dia.
Berita Terkait
-
Erros Djarot: Taufiq Kiemas Sosok Paling Gigih Dorong Megawati jadi Pemimpin Indonesia
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Pendidikan Tak Boleh Terputus Bencana, Rektor IPB Pastikan Mahasiswa Korban Banjir Bisa Bebas UKT
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo
-
Tanggul Belum Diperbaiki, Kampung Raja Aceh Tamiang Kembali Terendam Banjir
-
Prabowo Setujui Satgas Kuala! Anggarkan Rp60 Triliun untuk Keruk Sungai dari Laut
-
Tawuran Awali Tahun Baru di Jakarta, Pengamat Sebut Solusi Pemprov DKI Hanya Sentuh Permukaan
-
Tiket Museum Nasional Naik Drastis, Pengamat: Edukasi Jangan Dijadikan Bisnis!
-
Timbunan Sampah Malam Tahun Baru Jogja Capai 30 Ton, Didominasi Alas Plastik dan Gelas Minuman
-
Nasib Pedagang BKT: Tolak Setoran Preman, Babak Belur Dihajar 'Eksekutor'
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap