Perang Sindiran PDIP Vs Partai Demokrat: Sentil Persoalan Pilpres hingga Kenaikan BBM

Suara.com - Perang sindiran antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan terjadi pasca digelarnya Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, pekan lalu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Saling adu sindiran dan argumen tersebut dipicu dari pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab dipanggil SBY, dalam Rapimnas Partai Demokrat tersebut.

Dalam pidato itu, SBY menyinggung mengenai potensi kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Hal itu kemudian ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI PErjuangan Hasto Kritiyanto.

Tanggapan Hasto tersebut kemudian direspon lagi oleh Partai Demkorat hingga merembet ke banyak isu, diantaranya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Seperti apa saling adu sindiran dan argumen antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan? Berikut ulasannya.

Potensi Kecurangan Pilpres 2024

Dalam pidatonya pada Rapimnas Partai Demokrat lalu, SBY menyatakan kalau ia mendapatkan informasi mengenai kecurangan pada Pemiliu 2024. Karena itulah SBY menyatakan akan turun hunung menghadapi kecurangan tersebut.

Menurut Presiden ke-6 Republik Indonesia itu, dalam pemilihan presiden nanti akan diatur sedemikian rupa agar hanya ada dua pasangan calon.

Dan menurut dia, sebagai partai oposisi, peluang Partai Demokrat untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri akan ditutup.

Baca Juga: Berawal Celetukan Johan Budi, Trimedya Panjaitan Benarkan Adanya Tim Dewan Kolonel untuk Wangikan Puan Pencapresan 2024

“Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat,” ujar SBY dalam pidatonya.

SBY lalu menyinggung ketka 10 tahun ia memerintah, Partai Demokrat tak pernah melakukan kecurangan seperti itu.

Pernyataan itu lalu direspon oleh PDI Perjuangan, melalui Sekretaris Jenderalnya yakni Hasto Kritiyanto. Menurut Hasto, tudingan SBY tersebut terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta.

Ia mengaku keberatan atas pernyataan SBY tersebut dan menyebut seharusnya Rapimnas digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran.

"Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto dalam Konferensi Pers yang dilakukan secara online pada Minggu, 18 September 2022.

PDIP tuding balik Pemilu 2009 banyak kecurangan