Suara.com - Pihak berwajib masih terus mengusut kasus Bjorka yang telah mengobrak-abrik miliaran data pribadi masyarakat Indonesia. Sejauh ini, apakah polisi dan pemerintah telah memburu Bjorka dengan efektif?
Jika menilik perkara salah tangkap MAH, pemuda Madiun yang jual akun Telegram ke Bjorka, pemerintah bisa dibilang serius membongkar identitas si peretas. Akan tetapi bila polisi justru menjerat MAH dengan UU ITE lalu kehilangan fokus memburu sosok dibalik Bjorka, hal ini berbahaya.
Lalu bagaimana cara efektif memburu Bjorka? Seberapa berbahayanya jika Bjorka dibiarkan dan tidak segera diringkus? Untuk itu, Suara.com berusaha menjelaskan satu per satu pertanyaan di atas.
Tulisan ini berisi beberapa dugaan dari ahli, white hacker dan data pelengkap lainnya. Pertama, mari menelisik dulu seberapa bahaya dan apa dampak buruk yang diakibatkan jika Bjorka dibiarkan.
Bjorka dan Big Data
Menurut klaimnya, Bjorka memiliki miliaran data pribadi masyarakat Indonesia yang berasal dari SIM card, KPU, data vaksin hingga dokumen presiden.
Data-data itu dijualnya dengan harga bervariasi. Begitu banyak data yang dimiliki Bjorka ini jelas menjadi sebuah potensi bahaya. Bahkan hal itu diakui oleh para white hacker.
Rio dan Putra Aji Adhari memprediksi kemungkinan bahaya yang bisa dilakukan Bjorka dengan big data tersebut. Ini disampaikan mereka dalam podcast di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang diunggah pada 19 September 2022.
"Serem sih bang," jawab Rio ketika ditanya Denny Sumargo tentang gebrakan apa yang akan dibuat Bjorka ke depannya.
Baca Juga: Polri Buka Peluang Kerja Sama dengan Negara Asing Demi Buru Hacker Bjorka
Ia menambahkan, "Data kalau udah gede itu Big Data, kita nyebutnya. Kalau kita track kemarin, itu dia udah nyebutin beberapa framework yang udah dipakai Big Data, kayak Elasticsearch. Jadi dia menggunakan itu untuk mengolah data yang gede ini."
Rio kemudian mengatakan bahwa Bjorka sudah punya data nomor HP, NIK, data KPU hingga data gaji. Jika itu semua dihubungkan, Bjorka bisa melakukan tindakan yang lebih parah dari sekadar doxing.
"Kalau ini semua (data-data yang dimiliki Bjorka) dihubungan, ya dukun kalah sih bang," ungkap Rio.
"Kemarin ada data plat nomor juga. Bayangin nih, kalau orang itu bisa olah data yang gede ini menjadi satu kesatuan. Kita nongkrong di cafe, lihat mobil orang, kita bisa dapat data dirinya semua," imbuhnya.
Bjorka Aktif Dimana?
Setelah tahu betapa bahayanya si peretas ini, lalu bagaimana cara meringkusnya? Tentu prosesnya bukan secepat update status atau ganti foto profil Whatsapp.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Fakta-fakta Penembakan Renee Good oleh Petugas ICE dan Gelombang Protes di AS
-
Seleksi PPPK Kemenag 2026: Prediksi Jadwal, Materi dan Tahapannya
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata