Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengungkapkan dirinya telah menginisiasi terbentuknya sebuah tim yang diberi nama Dewan Kolonel.
Tim tersebut diisi oleh para loyalis Puan Maharani yang bertugas untuk menaikkan citra dan elektabilitas Ketua DPR RI tersebut agar bisa meraih kursi presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Johan Budi menyebut, loyalis Puan Maharani yang bergabung dalam Dewan Kolonel tersebut terdiri dari seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, mulai dari Komisi I hingga Komisi XI.
Meski begitu, lanjut Johan Budi, Dewan Kolonel tidak terkait dengan kepengurusan DPP PDI Perjuangan, dan Puan Maharani sendiri telah menyetujui pembentukkan Dewan Kolonel tersebut.
"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9).
Lantas siapakah sosok Johan Budi yang jadi inisiator terbentuknya Dewan Kolonel? Berikut ulasannya.
Saat ini Johan Budi adalah anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang menjabat periode 2019-2024.
Ia lahir di Mojokerto pada 29 Januari 1966. Johan Budi pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Indonesia (UI) jurusan Teknik Gas pada 1992.
Baca Juga: Usai Dewan Kolonel dari Elit PDIP, Relawan Ganjar Bikin Dewan Kopral, Siap Saingan?
Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai peneliti di Lemigas selama dua tahun pada 1993-1995. Namun setelah itu, ia ‘pindah jalur’ menjadi jurnalis pada 1995.
Ketika itu ia bergabung dengan sejumlah media, di antaranya Majalah Forum Keadilan dan Harian Media Indonesia hingga 1999.
Ia kemudian melanjutkan karier jurnalistiknya di Majalah Tempo sebagai wartawan hingga 2005.
Bergabung dengan KPK
Nama Johan Budi terdengar sangat identik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena ia memang pernah menjabat sejumlah posisi strategis di lembaga antirasuah tersebut.
Di antaranya adalah Deputi Pencegahan KPK, Juru Bicara KPK dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK pada periode 2006 hingga 2014.
Berita Terkait
-
Usai Dewan Kolonel dari Elit PDIP, Relawan Ganjar Bikin Dewan Kopral, Siap Saingan?
-
Heboh Dewan Kolonel di PDI P, Pengamat: Megawati Tidak Mau Kecolongan untuk Kedua Kali
-
Dewan Kolonel Sokong Puan Maharani, Relawan Ganjar Pranowo Siap Bentuk Dewan Kopral
-
Dengar Kabar Pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP, Megawati Soekarnoputri Terkejut
-
Tegas, Hasto PDIP Sebut Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART Partai
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
-
Waketum Beberkan Bukti SE Pencopotan Gus Yahya Palsu: Surat Resmi PBNU Harus Penuhi 4 Unsur
-
Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Bisa Bebas Kamis Besok Berkat Rehabilitasi Prabowo
-
Kejagung Ungkap Alasan Suryo Utomo Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Manipulasi Pajak
-
Sosok Kerry Adrianto Riza, Putra 'Raja Minyak' Bantah Korupsi Rp285 T: Ini Fitnah Keji!
-
Gus Tajul kepada Gus Yahya: Kalau Syuriah PBNU Salah, Tuntut Kami di Majelis Tahkim
-
DPRD DKI Coret Pasal Larangan Jual Rokok 200 Meter dari Sekolah, Kemendagri Jadi Penentu
-
Mendagri Terima Penghargaan dari Detikcom: Berhasil Dorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah
-
Anggota DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Restoran, Korban Dipukul Botol hingga Dihajar Kursi!