Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Jokowi tanpa tidak langsung telah menyindir Anies Baswedan melalui penunjukan PJ Gubernur DKI Jakarta Budi Hartono.
Lewat perintahnya, Jokowi meminta Budi Hartono dapat mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta.
Menurut Rocky, dugaan motif di balik sindiran Jokowi tersebut agar menurunkan suara rakyat yang pro Anies, menyusul pencalonan Presiden 2024.
"Sindirlah Anies bahwa Anies nggak sukses loh, jadi jangan pilih Anies. Yang diucapkan pak jokowi seperti itu," kata Rocky dalam wawancara yang ditayangkan Kanal Youtube Rocky Gerung Official dikutip Beritahits.id pada Selasa, (11/10/2022).
Rocky menyebut, politik Indonesia selalu diadu dengan isu-isu dangkal hanya untuk menjebloskan seseorang dalam opini yang buruk.
Padahal persoalannya bukan di tangan siapa Jakarta akan menjadi lebih baik, tapi bagaimana penyelesaian masalah mendasar sistem Pemerintahan Indonesia.
Sejak dulu, kemacetan dan banjir kerap menghantui Ibukota. Siapapun pemimpinnya, belum ada yang bisa mengatasi banjir secara signifikan tak terkecuali Jokowi sendiri saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Rocky juga mengingat kembali soal pernyataan Jokowi ketika itu, bahwa permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden.
Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama. Faktanya, sampai saat ini permasalahan macet dan banjir di Jakarta tidak ada habisnya.
Baca Juga: Pengamat: Heru Budi Sulit Profesional Selama Jabat Pj Gubernur, Bakal Cari Kesalahan Anies
"Pak jokowi sendiri yang bilang nggak mungkin kalau Gubernur mengatasi banjir, kudu jadi Presiden dulu. Berarti pak Heru harus jadi presiden dulu," tegasnya.
"Satu bulan ke depan kalau lebih buruk banjirnya ya diganti lagi lah PLT nya karena gak mampu menyelesaikan banjir atas perintah Presiden," tambahnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, yang terpilih sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan pada 16 Oktober, dapat mengatasi persoalan utama Ibu Kota DKI Jakarta, seperti macet dan banjir.
"Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10/2022).
Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat siang (7/10).
"Saya kan udah kenal Pak Heru lama sekali, sejak (saya) jadi apa, wali kota di DKI; kemudian waktu memegang badan keuangan saya tahu betul rekam jejak (Heru) secara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya," kata Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja
-
Pembangkit Listrik Utama di Bali Tak Terdampak Banjir Bandang, Tetap Operasi Optimal
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu