Suara.com - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan berencana akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan FIFA untuk membahas pentingnya aturan baru dalam pertandingan sepakbola di Tanah Air pasca insiden maut di Stadion Kanjuruhan Malang.
Ketua TGIPF Mahfud MD yang juga selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) menyebut pertemuan itu akan digelar jika dirasa adanya perbedaan aturan sepakbola yang sudah ditetapkan FIFA dengan aturan yang ada di Indonesia.
"Bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA di dalam pelaksanaan di lapangan maka konsolidasinya akan kami bicarakan dengan pihak FIFA yang akan mengutus timnya ke sini untuk melakukan penataan ulang terhadap persepakbolaan di Indonesia," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
Namun begitu, jika aturan yang bermasalah ialah aturan dalam negeri maka pemerintah akan menyusun peraturan baru dalam pertandingan sepakbola.
"Tetapi bila kesalahan-kesalahan itu terkait dengan peraturan perundang-undangan kita di dalam negeri, maka kita akan merekomendasikan terobosan hukum baru untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi nasional sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab," pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, TGIPF Tragedi Kanjuruhan akan menyerahkan hasil laporan investigasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (14/10/2022).
"Jadi Insya Allah hari Jumat kami sudah serahkan kepada Presiden," kata Mahfud saat konferensi pers, Selasa (11/10/2022).
Mahfud menyebut TGIPF mulai Rabu (12/10/2022) sudah mulai menyusun laporan terkait Tragedi Kanjuruhan. Per hari ini, TGIPF sudah rampung memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi.
"Mulai besok kami akan konsinyering untuk menyusun laporan, mendiskusikan, dan menyusun laporan akhir," papar Mahfud.
Diketahui, TGIPF telah memanggil Kompolnas serta Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) pada Senin (10/10/2022).
Pada hari ini, TGIPF memanggil PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Komnas HAM, Indosiar serta koalisi masyarakat sipil terkait Tragedi Kanjuruhan.
PSSI, PT LIB, Indosiar dan Komnas HA diketahui sudah memenuhi panggilan TGIPF. Sedangkan koalisi masyarakat sipil dijadwalkan nanti malam baru akan dimintai keterangan oleh TGIPF.
Berita Terkait
-
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Copot Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, DPR: Tradisi Seperti Ini Harus Dibudayakan
-
Korban Meninggal Dunia dalam Tragedi Kanjuruhan Bertambah Lagi, Kini Menjadi 132 Orang
-
Mematikan atau Tidak, TGIPF Kaji Barang Bukti Gas Air Mata Kedaluwarsa Tragedi Kanjuruhan ke Laboratorium
-
Rakor dengan TGIPF, PSSI Ogah Tanggung Jawab dalam Tragedi Kanjuruhan
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara