Suara.com - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) kembali menyelenggarakan High-Level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (HLIM-FRPD). Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan yang akan digelar pada 19-21 Oktober 2022 tersebut.
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini berharap, Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dan bisa menjadikan para penyandang disabilitas setara. Sehingga menghilangkan pandangan dan perilaku diskriminatif terhadap mereka. Oleh karena itu, dia pun akan membagikan sederet pengalamannya dalam mengatasi permasalahan disabilitas di Tanah Air.
Setidaknya, dalam setahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk mendukung dan mempermudah aksesibilitas para penyandang disabilitas. Yang pertama adalah terobosan inovatif, dengan penemuan tongkat pintar adaptif dan smartphone yang sudah dimodifikasi untuk disabilitas netra.
“Ada tongkat adaptif untuk disabilitas netra. Tongkat ini akan bekerja untuk memberi sinyal kepada si pemegang tongkat (disabilitas netra, maupun penyandang disabilitas yang lain) ketika ada air, atau apa pun, bahkan bencana di sekitarnya. Tongkat itu akan bergetar dan berbunyi sehingga si pemegang tongkat bisa waspada,” tutur Risma dalam Media Briefing yang diselenggarakan di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat pada Senin, (17/10/2022).
Yang kedua, lanjutnya, approach atau pendekatan. Menurut Risma, Indonesia telah melakukan enterprenurship approach. Jadi, bukan hanya penekanan untuk bekerja, tapi juga berwirausaha kepada penyandang disabilitas.
“Mereka, kami ajarkan untuk bisa berdiri tapi dengan teknologi kami yang dibuat oleh para penyandang disabilitas juga. Jadi, ini adalah salah satu keberanian untuk bagaimana penyandang disabilitas ini bisa membuat, bahkan bisa menciptakan suatu karya sendiri, kita akan ajukan hak patennya secara internasional,” ungkapnya.
Adapun, yang ketiga, yakni keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap mereka.
“Kita coba menghidupkan kembali gotong royong supaya kita peduli kepada saudara-saudara kita dengan memberikan permakanan atau makanan untuk saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, lewat gotong royong dari warga sekitarnya dengan bantuan uang dari pemerintah, bentuk saling peduli kepada sesama,” ucap Risma.
Tiga hal itu, disebutnya, sebagai terobosan yang akan dibagikan oleh Indonesia pada pertemuan bersama negara-negara Asia-Pasifik. “Kemudian, Indonesia berharap juga bisa belajar dari negara lain, dengan harapan bisa memperkaya negeri kita sendiri,” katanya.
Baca Juga: Pemprov DKI Terus Tingkatkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Sementara itu, Executive Secretary of ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana menerangkan, Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Pasifik untuk Penyandang Disabilitas periode 10 tahunan kali ini dilaksanakan di Indonesia lantaran Indonesia dianggap telah banyak melakukan sejumlah inovasi dalam penanganannya kepada penyandang disabilitas.
“Indonesia ini banyak sekali inovasi, terobosan-terobosan, seperti yang Ibu Menteri telah sampaikan, terobosan-terobosan yang bisa jadi contoh, lesson learned, best practice untuk negara-negara yang hadir nanti juga,” ujar Armida.
Lebih lanjut, hasil dari pertemuan itu nanti akan diwujudkan dalam Jakarta Declaration.
“Pengalaman dari Indonesia bisa diaplikasikan di negara lain. Begitu pun pengalaman dari negara lain, bisa juga dipelajari oleh Indonesia,” ucapnya.
Di Asia dan Pasifik, diperkirakan terdapat 700 juta orang penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan untuk partisipasi penuh dalam masyarakat. Negara-negara yang tergabung dalam ESCAP bersepakat membangun kerja sama regional yang berfokus pada bagaimana mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Dekade Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (1983-1992).
Dalam pertemuan tersebut, anggota ESCAP akan mengkaji ulang (review) kemajuan dan pencapaian poin-poin rencana aksi dalam Strategi Incheon dan Deklarasi Beijing.
Berita Terkait
-
Dorong Disabilitas Jadi Pengusaha, Jurus Kemensos Atasi Terbatasnya Lapangan Kerja di Era Pandemi
-
Mensos Risma Prioritaskan Anak Korban Tragedi Kanjuruhan Dapat Bansos
-
Kunjungi Ahli Waris di Pasuruan, Mensos Risma Prioritaskan Bansos untuk Anak Korban Tragedi Kanjuruhan
-
Vino BastianPatah Hati Karena Anaknya Lakukan Ini
-
Petugas SPBU di Medan Dikeroyok Gegara Keran Air, Korban: Mereka Mungkin Gak Sadar Saya Disabilitas
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?