Suara.com - Kini terungkap siapa pemilik Pulau Pasir yang selama ini menjadi perebutan masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Australia. Ternyata, Pulau Pasir memang milik Australia.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani menegaskan, bahwa pulau kecil yang terletak di dekat Pulau Rote itu memang milik Australia.
"Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris," ujarnya lewat akun Twitter miliknya @akjailani, Senin (24/10/2022).
Abdul menjelaskan, sesuai dengan hukum internasional yang ada, wilayah Indonesia yang pernah dijajah Hindia Belanda memiliki wilayah NKRI sebatas wilayah bekas jajahan. Sementara, Pulau Pasir tidak masuk dalam administrasi Hindia Belanda.
Berdasarkan Ashmore and Cartier Acceptance Act pada 1933, Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris dan masuk dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia Barat pada 1942.
"Dengan demikian, Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam wilayah NKRI," ujarnya.
Posisi Pulau Pasir di Peta Indonesia
Dari hasil penelusuran Suara.com pada peta Indonesia dari situs Ina-Geoportal milik Badan Informasi Geospasial Indonesia, tampak lekukan garis batas wilayah NKRI di bagian Pulau Pasir menjorok ke arah dalam Indonesia.
Garis batas negara tersebut melewati Pulau Pasir sehingga pulau tersebut masuk dalam wilayah teritorial Australia. Pada bagian garis tertulis jelas sisi atas merupakan batas wilayah NKRI, dan sisi bawah merupakan batas wilayah Australia. Pada peta resmi Indonesia itu juga tidak ada nama Pulau Pasir. Pulau yang diklaim sebagai milik Indonesia itu dinamai Ashmore Reef.
Dalam peta yang diakses melalui Google Map, tidak ada nama Pulau Pasir di dekat Pulau Rote. Pulau yang diklaim bernama Pulau Pasir itu justru bernama Ashmore Island di peta Google Map.
Diklaim Milik Indonesia
Masyarakat Adat Laut Timor mengklaim Pulau Pasir merupakan milik Indonesia. Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni juga mengancam akan menggugat Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.
Klaim Pulau Pasir milik NKRI tersebut bukan tanpa bukti, Ferdi menyebut ada banyak kuburan para leluhur Rote dan artefak lainnya di Pulau Pasir.
"Kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, dan Alor," ujarnya.
Ia mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan izin prakarsa pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Optimalisasi Penyelesaian Kasus Montara seperti yang diinstruksikan Presiden Jokowi pada Februari lalu.
Berita Terkait
-
Disebut Pemerintah Indonesia Ashmore Reef Milik Australia, Netizen : Mari Kita Rebut
-
Warganet Indonesia Hujani Bintang 1 ke Ashmore Reef di Google Maps
-
Pulau Pasir NTT Diklaim Australia, Menparekraf Sandiaga: Harus Dipertahankan!
-
Jadi Rebutan Indonesia dan Australia, Ini Sejarah Pulau Pasir NTT
-
Cara Gunakan Google Maps Tanpa Kuota Internet di Android
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time