"Sebagai aktivis saya mendukung sosok mas Ganjar karena kepribadiannya yang merakyat dan bijak dalam melihat segala persoalan di masyarakat oleh karena itu tadinya kami berniat untuk melaksanakan deklarasi Relawan Kami-Ganjar dan tidak ada maksud ingin melakukan manuver politik," pungkasnya.
Jawaban Ganjar
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada upaya mengadu domba di internal PDI Perjuangan terkait dengan isu dukungan Joko Widodo maju menjadi ketua umum PDI Perjuangan pada 2024.
"Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP. Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang," katanya di Semarang, hari ini.
Menurut Ganjar, dia dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol.
"(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah 'kengawuran' dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono," ujarnya.
Mengenai suksesi ketua umum, kata dia, kongres partai sudah mengaturnya sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar.
Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.
"Saya kira yang seperti ini mesti dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba," ucapnya.
Baca Juga: Johan Budi Mendadak Dicopot PDIP Dari Pimpinan BURT DPR!
Ganjar menilai nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu, dimana saat itu ada sekelompok orang mengaku sebagai sukarelawan Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus KTP elektronik.
Dirinya meminta agar sukarelawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024.
"Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai," ujarnya.
"Huuuuu," teriak para tamu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2022) saat melihat mereka berpelukan.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi: Pemerintah Jangan Intervensi Kongres Luar Biasa PSSI
-
Rumor Jokowi dan Megawati Memanas, 2 Sosok Ini Pantas Bikin Presiden Nyaman, Pengamat Ungkap Faktanya
-
Johan Budi Mendadak Dicopot PDIP Dari Pimpinan BURT DPR!
-
Pengamat Sebut Ada Kemungkinan Megawati Tersingkir dari PDIP, Puan Sudah Jadi Sasaran Tembak
-
Tersiar Isu Liar KIB Pertimbangkan Usung Ganjar dan Kang Emil dalam Pilpres 2024, Golkar Bantah: Itu PAN, Bukan Golkar
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time