Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta untuk tidak ada lagi penggelembungan atau mark up anggaran di kalangan komunitas pertahanan maupun TNI.
Menurutnya, praktik tersebut menjadi sebuah pengkhianatan besar bagi negara dan juga anak buah. Hal tersebut disampaikan Prabowo lantaran ia mencium adanya upaya mark up anggaran baik di kalangan komunitas pertahanan maupun TNI.
"Mungkin yang saya sampaikan ini mungkin kurang enak bagi pihak-pihak tertentu tapi kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan di kalangan TNI," kata Prabowo saat berpidato pada acara Seminar Nasional Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan yang disiarkan oleh Airmen TV Dispenau pada Selasa (8/11/2022).
"Tidak boleh lagi praktik-praktik mark up gila-gilaan, mark up adalah mencuri uang rakyat, saya mohon semua kalangan, apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista itu menurut saya adalah pengkhianatan besar terhadap negara bangsa rakyat dan terhadap anak buah," tambahnya.
Prabowo tidak mau mendengar lagi adanya manipulasi anggaran untuk suku cadang alutsista. Kalau misalkan masih terjadi, Prabowo tidak segan akan mengejar pelakunya.
Peringatan itu juga ia sampaikan untuk direksi-direksi BUMN untuk industri pertahanan.
"Saya juga ingatkan pada semua industri pertahanan tugasmu adalah tugas yang vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara, kalau ada direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak bener, saya kira saudara-saudara akan kita kejar sampai di mana," ujarnya.
Mantan Danjen Kopassus tersebut mengungkapkan kalau Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa. Apalagi Indonesia diramalkan bisa menjadi negara yang lebih maju ke depannya sehingga harus memiliki pertahanan yang kuat.
"Kita negara yang sangat kaya semua orang menilai semua ahli menilai kita akan menjadi sebentar lagi sekarang sudah G20, economic ke-16 kemungkinan kita akan menjadi G8 atau G9 nanti, syaratnya negara harus aman, negara harus kuat."
Berita Terkait
-
Di Acara TNI AU, Prabowo Bicara Keras Soal Korupsi Alutsista: Saya Kejar
-
Misteri Dukungan Jokowi untuk Capres 2024, Berlabuh ke Ganjar atau Prabowo?
-
Masih Harus Beli Jet Tempur dari Negara Lain, Prabowo: Saya Yakin Kita Bisa Produksi Sendiri Beberapa Tahun Lagi
-
Ajaibnya HP Brigadir J Hilang Entah Dimana Tapi Keluar dari Grup WhatsApp Keluarga: Selama Ini Dia Mantau
-
Gibran Bantah Dirinya Sapa Partai Gerindra Lewat Akun Twitter Soal Jokowi Dukung Prabowo Subianto: Itu Kancaku!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah