Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, turut memberikan responsnya atas pernyataan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief soal adanya 'Burung Hantu' yang berupaya memisahkan 'Koalisi Perubahan' yang digagas NasDem, PKS dan Demokrat.
Hasto justru menyebut 'burung hantu' yang dimaksud oleh Andi Arief ada di Koalisi Perubahan itu sendiri.
"Burung hantunya jangan-jangan mereka juga," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (11/11/2022).
Kendati begitu, Hasto tak memberikan tanggapan lebih jauh soal pernyataan Andi Arief tersebut.
Ia hanya mengatakan bahwa tudingan tersebut merupakan urusan diantara Nasdem, Partai Demokrat dan PKS sendiri.
"Loh yang koalisi kan mereka," tuturnya.
Burung Hantu
Sebelumnya deklarasi dari 'Koalisi Perubahan' bersama calon mitra koalisi antara Partai Nasional Demokrat (NasDem), PKS, dan Partai Demokrat batal digelar pada 10 November 2022.
Batalnya deklarasi koalisi tersebut mengundang berbagai pertanyaan, masih memungkinkan kah ketga partai itu bergabung di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Pilihan Puan Maharani ke Itaewon Dibanding Kenang 40 Hari Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan Publik?
Menanggapi berbagai spekulasi, politikus Partai Demokrat menyebutkan bahwa hanya 'burung hantu' yang bisa memisahkan ketiga partai tersebut.
"Hanya 'burung hantu' yang bisa memisahkan koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS," ungkap politikus Demokrat Andi Arief di akun Twitternya pada Kamis (10/11/2022).
"Burung hantu burung yang bekerjanya malam dan buas. Hanya itu yang bisa memisahkan koalisi perubahan dan perbaikan," imbuhnya.
Andi Arief sendiri tak menyebutkan lebih rinci sosok atau pihak 'burung hantu' yang ia sebutkan.
Deklarasi yang batal pada 10 November ini terjadi karena berbagai hal. Menurut Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Alasan dibatalkannya rencana deklarasi Koalisi Perubahan kata Willy, lantaran PKS harus menggelar rapat majelis Syuro terlebih dahulu pada Desember mendatang.
Berita Terkait
-
Heru Budi Persilakan Formula E Dilanjutkan Tahun Depan, PDIP Minta Jakpro Tuntaskan Dulu Audit Keuangan
-
'PKS dan Demokrat Sudah Bersiap,' Kata Anies Baswedan Tepis Isu Koalisi Karam Duluan Sebelum Deklarasi
-
Pilihan Puan Maharani ke Itaewon Dibanding Kenang 40 Hari Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan Publik?
-
Bukan Gegara Bandar Belum Sepakat, NasDem, PKS dan Demokrat Batal Deklarasi Koalisi Disebut Hanya Bagian dari Strategi
-
Koalisi Usung Anies Batal Deklarasi, Tunggu Ridwan Kamil Siap Jadi Cawapres?
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi