Suara.com - Rencana deklarasi koalisi antara NasDem, PKS, dan Demokrat yang digadang-gadang akan digelar pada Kamis (10/11/22) kemarin, gagal dilaksanakan.
Buntut dari gagalnya deklarasi tersebut membuat ketiga partai ini diterpa isu tak sedap. Rencana koalisi yang hangat dibahas sejak lama ini dikabarkan terancam kandas.
Namun, isu tersebut ditangkis oleh pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, koalisi perubahan tersebut bukan gagal, tapi sengaja dilakukan sebagai strategi politik.
Menurut Jamiluddin, batalnya deklarasi tersebut ada hubungannya dengan manuver politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.
"Tiga partai tersebut tampaknya masih melihat dinamika koalisi partai lainnya, termasuk arah politik PDIP," ujar Jamiluddin seperti dikutip melalui WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com pada Jumat (11/11/22).
Jamiluddin lantas menjelaskan bahwa penundaan deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden ini memang sengaja dilakukan karena ketiga partai koalisi ini memerlukan pemetaan politik.
"Selain itu, Majelis Syura PKS dan Majelis Tinggi Partai Demokrat juga memang belum memutuskan terkait koalisi dan pasangan capres yang akan di usung," lanjutnya.
Partai Demokrat dan PKS pun harus menunggu keputusan dari Majelis Syura PKS dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Sebelum keputusan muncul, Demokrat dan PKS tidak akan bisa mendeklarasikan capres-cawapres hasil koalisinya bersama NasDem.
Baca Juga: Andi Arief Singgung Soal Burung Hantu Pecah Belah Koalisi Perubahan, Hasto PDIP Beri Respons Begini
"Selain itu, Majelis Syura PKS dan Majelis Tinggi Partai Demokrat juga memang belum memutuskan terkait koalisi dan pasangan capres yang akan di usung," tutur Jamiluddin.
Dalam pernyataannya, Jamiluddin mengungkapkan bahwa deklarasi NasDem-PKS-Demokrat tidak bisa disebut batal, tapi hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.
"Dilihat dari intensnya tim kecil dari Nasdem-Demokrat-PKS bertemu, tentu koalisi tiga partai itu hanya tinggal menunggu waktu saja," tuturnya.
Ia memprediksi jika ketiga partai ini akan mendeklarasikan koalisinya ulang pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.
"Jadi, tiga partai itu tampaknya akan mendeklarasikan berkoalisi pada akhir 2022 atau awal 2023, ketika mereka siap untuk berkoalisi, termasuk visi, misi, program, dan strategi pemenangannya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Andi Arief Singgung Soal Burung Hantu Pecah Belah Koalisi Perubahan, Hasto PDIP Beri Respons Begini
-
'PKS dan Demokrat Sudah Bersiap,' Kata Anies Baswedan Tepis Isu Koalisi Karam Duluan Sebelum Deklarasi
-
Pasca Usung Anies Sebagai Capres 2024, NasDem Ungkap Pihak yang Tidak Puas, Waketum NasDem: Jagat Medsos Hari Ini Menjadi Penghakim
-
Koalisi Usung Anies Batal Deklarasi, Tunggu Ridwan Kamil Siap Jadi Cawapres?
-
NasDem, PKS dan Demokrat Batal Koalisi 10 November, Dedi Mulyadi Berkunjung ke Makam Istri Pertama Sri Mulyawati
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Sidang Praperadilan Delpedro Marhaen: Hakim Tunda Putusan Hingga Pukul 2 Siang
-
Heboh WN Israel Punya KTP Cianjur, Dedi Mulyadi Cecar Sang Bupati
-
Komjak Ultimatum Kajari Jaksel: Eksekusi Silfester Matutina Sekarang, Jangan Tunda Lagi!
-
IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi
-
Rumah Digeledah, ASN Kemenaker RJ Dipanggil KPK: Ada Apa dengan Kasus RPTKA?
-
Rayakan HLN ke-80, PLN Wujudkan Akses Listrik Gratis bagi Warga Pra Sejahtera di Bali
-
Tok! Gugatan Praperadilan Khariq Anhar Ditolak PN Jaksel, Ini Alasan Hakim Sulistyo
-
Biar Talas dan Sagu Tak Dianggap Makanan Kelas Bawah, Mendagri Minta Daerah Gandeng Ahli Kuliner
-
Usut Kasus CSR, KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv
-
Johnson Panjaitan Wafat: Advokat HAM Pemberani, Mobil Ditembak, Kantor Digeruduk Nyali Tak Ciut