Pj Gubernur DKI Usul Pangkas Anggaran Jalur Sepeda di Jakarta, Pengamat Semprot Heru Budi Hartono

Suara.com - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute sekaligus Ekonom Achmad Nur Hidayat heran dengan keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengusulkan untuk memangkas anggaran jalur sepeda di Jakarta kepada DPRD DKI.

Menurutnya, anggaran itu sangat diperlukan agar keselamatan para pengguna sepeda saat berkendara terjamin. 

“Pengguna sepeda adalah mereka warga jakarta yang sangat peduli lingkungan dan sangat rasional karena mereka tidak mau menambah kemacetan di Ibukota,” jelas Achmad dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com Kamis (17/11/22).

Achmad juga menilai bahwa para pesepeda seharusnya perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dan jaminan keselamatan supaya mereka tidak celaka saat bersepeda di jalan.

“Mereka ini perlu mendapatkan dukungan pemerintah dan juga perlu diberikan jaminan keselamatan agar tidak mengalami kecelakan di tabrak pengguna kendaraan bermotor lainnya,” tambahnya.

Inisiatif langkah Heru Budi memangkas anggaran untuk pengguna sepeda itu dinilai seolah-olah Heru tidak paham bahwa jalur sepeda sangat dibutuhkan oleh warga. Bahkan, jalur sepeda juga ada di seluruh kota besar di dunia sebagai tanda bahwa kota itu ramah lingkungan dan berkeadilan.

Menurut Achmad, Heru seakan-akan tidak peduli menjadikan Ibu Kota sebagai kota yang nyaman bagi semua pengguna jalan.

“Heru seolah tidak peduli menjadikan Ibukota Jakarta, kota yang nyaman untuk semua pengguna jalan. Heru berpikir sempit dan hanya fokus kepada kaum elit kota Jakarta pemilik mobil mewah,” lanjutnya.

Berdasarkan pengamatannya, Heru tidak mencerminkan Plt Gubernur yang baik karena gtidak partisipatif dan tidak punya kewenangan membuat kebijakan baru yang merugikan warga Jakarta.

Baca Juga: 4 Peninggalan Anies Baswedan untuk DKI Jakarta yang 'Ogah' Dilanjutkan Heru Budi Hartono karena Buang-buang Uang

“Heru tidak mempunyai legitimasi secara demokratis. Tidak punya janji kampanye dan diskursus publik untuk setiap kebijakan yang dibuatnya. Ini sangat bertentangan dengan etika demokrasi,” kata dia.

“Publik bisa melihat kebijakan-kebijakan yang diambil yang bertolak-belakang dengan kebijakan gubernur sebelumnya,” jelasnya.