Suara.com - Kabar kenaikan UMP tahun 2023 yang telah ditetapkan sebenar maksimal 10 persen direspons positif oleh kaum pekerja. Hal ini tampak pada pernyataan Partai Buruh, yang memberikan apresiasi pada hal tersebut. Namun dengan kenaikan ini, deretan UMP terendah di Indonesia tahun 2022 harus tetap jadi perhatian, sebagai pertimbangan dalam berkarir dan tinggal di suatu daerah.
Daftar UMK terendah ini mungkin saja berubah karena kenaikan UMP yang diatur tersebut. Namun demikian hingga akhir 2022 ini, daftarnya tentu masih akan tetap sama, mengingat perubahan baru akan terjadi di tahun 2023 mendatang.
Daftar UMP Terendah di Indonesia 2022
Indonesia saat ini memiliki sedikitnya 37 provinsi dan 514 kota atau kabupaten. Jelas, UMP yang diterima kemudian akan sangat bervariasi, tergantung dengan standar kelayakan kehidupan setiap daerah yang juga berbeda.
Jika mengacu pada data yang ada, beberapa provinsi dengan angka UMP terendah adalah sebagai berikut.
- Provinsi Jawa Tengah, dengan UMP Rp1.812.935,43
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan UMP Rp1.840.915,53
- Provinsi Jawa Barat, dengan UMP Rp1.841.487,31
- Provinsi Jawa Timur, dengan UMP Rp1.891.567,12
- Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan UMP Rp1.975.000,00
Beberapa daerah tersebut mungkin akan memiliki angka UMP lebih dari Rp2.000.000,00 jika penerapan aturan yang telah diputuskan oleh pemerintah benar-benar maksimal di angka 10 persen. namun demikian, bisa jadi angkanya tetap di bawah Rp2.000.000,00, karena penetapan tersebut memberikan angka maksimal 10%.
Lalu Bagaimana dengan Nilai UMK?
Jika UMP adalah nilai acuan untuk provinsi, maka ada pula acuan UMK yang diterapkan untuk wilayah kabupaten dan kota. Nah deretan UMK terendah secara mengejutkan mayoritas juga berada di wilayah pulau Jawa.
Urutannya adalah sebagai berikut.
- Kabupaten Banjarnegara dengan UMK Rp1.819.835.,17
- Kabupaten Sragen dengan UMK Rp1.839.429,56
- Kabupaten Wonogiri dengan UMK Rp1.839.043,99
- Kabupaten Banjar dengan UMK Rp1.852.099,52
- Kabupaten Rembang dengan UMK Rp1.874.322,05
- Kabupaten Pangandaran dengan UMK Rp1.884.364,08
- Kabupaten Brebes dengan UMK Rp1.885.019,39
- Kabupaten Temanggung dengan UMK Rp1.887.832,11
- Kabupaten Grobogan dengan UMK Rp1.894.032,10
- Kabupaten Ciamis dengan UMK Rp1.897.867,14
Jika melihat daftar di atas, ternyata gap yang ada antara gaji tertinggi dan gaji terendah di wilayah Indonesia cukup besar. Meski demikian, jumlah upah minimum ini disesuaikan dengan kebutuhan dan biaya hidup ideal yang telah diperhitungkan dengan cermat oleh dinas dan lembaga terkait.
Itu tadi sedikit informasi mengenai nilai UMP terendah di Indonesia tahun 2022 ini. Tentu, tidak sedikit yang berharap peningkatan UMP akan terjadi secara signifikan dan maksimal sesuai aturan pada 2023 mendatang.
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Tag
Berita Terkait
-
Alasan Pemerintah Batasi Kenaikan Upah 10 Persen pada 2023
-
Besok, Presiden KSPI Said Iqbal Bakal Temui Pj Gubernur Heru Budi Bahas UMP DKI 2023
-
PP 36 Tak Bisa Mengakomodasi Kondisi Sosial Ekonomi, Menaker Minta Tentukan UMP 2023 Pakai Permenaker 18 Tahun 2022
-
Alasan PTUN Jakarta Batalkan Kenaikan UMP Jakarta Versi Anies Baswedan
-
Anies Baswedan Kalah, UMP Jakarta Tetap Rp4,5 Juta
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan