Suara.com - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menjadi pusat perhatian saat ikut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa, (22/11/2022) kemarin. Bagaimana tidak, Menkes sempat menyindir para orang kaya di Indonesia yang diduga menggunakan BPJS sebagai asuransi mereka dan menyebabkan pembengkakan biaya penanganan yang perlu ditanggung oleh BPJS.
Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, mengingat BPJS adalah salah satu program asuransi kesehatan usungan pemerintah yang diwajibkan untuk semua kalangan.
Pro kontra muncul di media sosial
Alasan Budi mengungkap hal ini ke publik karena melihat adanya ketimpangan dalam pembiayaan BPJS yang diduga tidak tepat sasaran. Bahkan, Budi pun mengungkap sebagian besar pengguna BPJS dengan biaya tanggungan yang besar ialah berasal dari kalangan menengah ke atas.
"Saya juga dengar sering sekali orang yang dibayarin (biaya tanggungan BPJS) besar itu banyaknya, ya mohon maaf ya, orang-orang yang kadang konglomerat juga" ujar Budi.
Ucapan Budi Gunadi ini pun memantik pro kontra di kalangan warganet. Tak sedikt yang bingung dengan peruntukan BPJS karena sebelumnya pemerintah mewajibkan seluruh golongan masyarakat untuk memiliki program asuransi kesehatan plat merah tersebut, tak terkecuali mantan Komisioner Ombudsman Alvin Lie.
"Pernyataaan Menkes tidak adil & melukai perasaan kami yg selama ini disiplin bayar iuran walau sama skali tidak pernah gunakan hak peserta. Apa alasan kami dianggap membebani BPJS? Kami justru meringkankan beban BPJS? Bertahun-tahun saya jadi peserta BPJS Kesehatan mandiri." cuit Alvin Lie (23/11/2022).
"Sebaiknya MenKes transparan buka data brapa banyak peserta BPJS (terutama yg mandiri) yg selama ini tidak pernah gunakan haknya. Lantas uang iuran yg kami bayar selama ini untuk apa?" lanjutnya.
Alvin juga beranggapan bahwa BPJS justru membebani para kaum menengah ke atas lantaran kebanyakan pasti memiliki asuransi swasta.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Contoh Bersedia Menerima Vaksin Booster Kedua
"Bagi orang-orang seperti saya yang sudah punya asuransi kesehatan swasta tapi tetap diwajibkan ikut BPJS, sebenarnya justru dibebani BPJS karena tetap bayar iuran walau sama skali tidak gunakan Hak Peserta. Kok malah dibilang membebani BPJS? Di mana membebaninya? Logika apa yang dipakai?" keluhnya.
Budi harapkan penggunaan asuransi swasta
Di rapat dengar pendapat tersebut, Budi juga sempat mengungkap bahwa akan ada program pengalihan asuransi BPJS ke asuransi swasta sehingga masyarakat yang dianggap mampu secara finansial akan dialihkan ke asuransi swasta, sehingga tidak mengganggu subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat kurang mampu.
Budi juga mengungkap akan memulai beberapa program BPJS seperti universal health coverage yang akan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat kurang mampu yang butuh fasilitas kesehatan tingkat tinggi.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Berikan Contoh Bersedia Menerima Vaksin Booster Kedua
-
Update Tarif BPJS Kesehatan Terbaru November 2022, Ada Kenaikan?
-
Kucing Datangi RS Dilayani Bak Pasien, Warganet: Di Negeri Konoha Dimintain BPJS, Gak Ada Dibiarin
-
Peserta JKN Apresiasi MCS Milik BPJS Kesehatan: Sangat Mudah dan Membantu Saya
-
Bantuan Logistik Obat dan Tenaga Medis Diterjunkan Kemenkes ke Lokasi Gempa Cianjur
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Banding Ditolak, Eks Sekretaris MA Nurhadi Tetap Mendekam 5 Tahun Penjara
-
Manfaat Baru untuk Kurir SPX Express, dari Umrah hingga Beasiswa S1 untuk Anak
-
Kondisi Sudah Darurat, Sejumlah Dosen UPN Veteran Yogyakarta Diduga Lakukan Kekerasan Seksual
-
Panduan Tata Cara Sholat Idul Adha dan Bacaannya dari Rakaat 1 sampai 2 Lengkap
-
Integrasi Transportasi Jabodetabek Dinilai Kunci Kurangi Emisi dan Perkuat Mobilitas Komuter
-
Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Juga Menyasar Daerah 3T
-
Bukan Karena BOP! MUI Ungkap Rahasia di Balik Bebasnya 9 WNI dari Penjara Israel
-
Muncul Usul Jabatan DPR Cukup 2 Periode: Jangan Ada 'Kursi Abadi' di Senayan
-
IESR Sebut Solusi Energi Prabowo Berisiko Tambah Beban Fiskal: Sawit Mahal!
-
Dua KA Mogok Bersamaan di Pasar Senen, Penumpang Serayu Tertahan 4 Jam