Suara.com - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menjadi pusat perhatian saat ikut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa, (22/11/2022) kemarin. Bagaimana tidak, Menkes sempat menyindir para orang kaya di Indonesia yang diduga menggunakan BPJS sebagai asuransi mereka dan menyebabkan pembengkakan biaya penanganan yang perlu ditanggung oleh BPJS.
Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, mengingat BPJS adalah salah satu program asuransi kesehatan usungan pemerintah yang diwajibkan untuk semua kalangan.
Pro kontra muncul di media sosial
Alasan Budi mengungkap hal ini ke publik karena melihat adanya ketimpangan dalam pembiayaan BPJS yang diduga tidak tepat sasaran. Bahkan, Budi pun mengungkap sebagian besar pengguna BPJS dengan biaya tanggungan yang besar ialah berasal dari kalangan menengah ke atas.
"Saya juga dengar sering sekali orang yang dibayarin (biaya tanggungan BPJS) besar itu banyaknya, ya mohon maaf ya, orang-orang yang kadang konglomerat juga" ujar Budi.
Ucapan Budi Gunadi ini pun memantik pro kontra di kalangan warganet. Tak sedikt yang bingung dengan peruntukan BPJS karena sebelumnya pemerintah mewajibkan seluruh golongan masyarakat untuk memiliki program asuransi kesehatan plat merah tersebut, tak terkecuali mantan Komisioner Ombudsman Alvin Lie.
"Pernyataaan Menkes tidak adil & melukai perasaan kami yg selama ini disiplin bayar iuran walau sama skali tidak pernah gunakan hak peserta. Apa alasan kami dianggap membebani BPJS? Kami justru meringkankan beban BPJS? Bertahun-tahun saya jadi peserta BPJS Kesehatan mandiri." cuit Alvin Lie (23/11/2022).
"Sebaiknya MenKes transparan buka data brapa banyak peserta BPJS (terutama yg mandiri) yg selama ini tidak pernah gunakan haknya. Lantas uang iuran yg kami bayar selama ini untuk apa?" lanjutnya.
Alvin juga beranggapan bahwa BPJS justru membebani para kaum menengah ke atas lantaran kebanyakan pasti memiliki asuransi swasta.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Contoh Bersedia Menerima Vaksin Booster Kedua
"Bagi orang-orang seperti saya yang sudah punya asuransi kesehatan swasta tapi tetap diwajibkan ikut BPJS, sebenarnya justru dibebani BPJS karena tetap bayar iuran walau sama skali tidak gunakan Hak Peserta. Kok malah dibilang membebani BPJS? Di mana membebaninya? Logika apa yang dipakai?" keluhnya.
Budi harapkan penggunaan asuransi swasta
Di rapat dengar pendapat tersebut, Budi juga sempat mengungkap bahwa akan ada program pengalihan asuransi BPJS ke asuransi swasta sehingga masyarakat yang dianggap mampu secara finansial akan dialihkan ke asuransi swasta, sehingga tidak mengganggu subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat kurang mampu.
Budi juga mengungkap akan memulai beberapa program BPJS seperti universal health coverage yang akan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat kurang mampu yang butuh fasilitas kesehatan tingkat tinggi.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Berikan Contoh Bersedia Menerima Vaksin Booster Kedua
-
Update Tarif BPJS Kesehatan Terbaru November 2022, Ada Kenaikan?
-
Kucing Datangi RS Dilayani Bak Pasien, Warganet: Di Negeri Konoha Dimintain BPJS, Gak Ada Dibiarin
-
Peserta JKN Apresiasi MCS Milik BPJS Kesehatan: Sangat Mudah dan Membantu Saya
-
Bantuan Logistik Obat dan Tenaga Medis Diterjunkan Kemenkes ke Lokasi Gempa Cianjur
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri