Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sempat terjadi perubahan dibandingkan pemilihan-pemilihan Panglima TNI sebelumnya.
Diketahui, sebelumnya pemilihan Panglima TNI dilaksanakan secara bergilir kepada tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara.
Namun, pada era pemerintahan Jokowi-JK, langsung dilakukan pemilihan Panglima TNI yang pada akhirnya jabatan jatuh kepada Jenderal Gatot Nurmantyo dari TNI Angkatan Darat.
Apabila menggunakan metode pemilihan bergilir, maka yang terpilih adalah Kepala Staf Angkatan Laut pada saat itu. Hal tersebut karena sebelum Gatot Nurmantyo, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Moeldoko pada periode 30 Agustus 2013 sampai dengan 8 Juli 2015.
Kini nama KSAL Yudo Margono disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengirimkan surat presiden atau surpres berisikan nama calon Panglima TNI ke DPR RI pada Rabu (23/11/2022). Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono untuk menjadi calon panglima pengganti Andika Perkasa.
Nama Yudo semakin menguat usai pertemuannya dengan Menteri Sekretaris Pratikno di Istana beberapa hari lalu terkuak ke ranah publik. Salah seorang sumber Suara.com di Istana membenarkan kalau nama Yudo ada dalam surpres tersebut.
Lantas, siapa sajakah Jenderal yang menjabat sebagai Panglima TNI pada sepanjang periode Presiden Jokowi? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Jenderal Gatot Nurmantyo
Baca Juga: Jadi Calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono Punya Harta Tersebar hingga Rp17 M
Presiden Jokowi pada saat itu mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Moeldoko.
Gatot Nurmantyo dilantik menjadi Panglima TNI pada tanggal 8 Juli 2015 di Istana Negara, Jakarta. Gatot sendiri menjabat sebagai Panglima TNI selama 2,5 tahun dan pensiun pada 1 April 2017.
Pria yang lahir di Tegal Jawa Tengah ini diketahui sudah terjun ke dunia militer sejak tahun 1982. Setelah ia menyelesaikan sekolahnya, Gatot kemudian mengikuti sekolah militer. Awal mula karirnya menjadi pasukan infanteri baret hijau Kostrad.
Di tahun 2010, Gatot menduduki jabatan sebagai Gubernur Akmil karena ia berhasil menjadi orang nomor satu di Akademi Militer.
Kemudian, pada tahun 2011, Gatot diangkat menjadi Pangdam Brawijaya. Masih pada tahun yang sama, Gatot ditugaskan sebagai Dankodiklat TNI AD.
Dua tahun berikutnya, Gatot dipromosikan menjadi Pangkostrad dengan menggantikan Letjen TNI Muhammad Munir.
Berita Terkait
-
Jadi Calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono Punya Harta Tersebar hingga Rp17 M
-
Baru Dua KSAL Pernah Diangkat Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Bakal Perpanjang Sejarah?
-
Ditunjuk Jadi Calon Panglima TNI, KSAL Yudo: Saya Tidak Berandai-andai
-
Kasus Kematian Prada Indra Akan Jadi Perhatian dalam Fit and Proper Test Calon Panglima TNI
-
Cerita 'Raja' Intelijen Bongkar Sosok Calon Panglima TNI Yang Baru
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO