Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian.
Penunjukan Kasal Yudo Margono, menurutnya sangat tepat, sehingga dengan prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian tersebut tidak memunculkan polemik adanya supremasi tertentu.
"Karena kualitas semua kepala staf ini sama, penunjukan Kasal sebagai panglima ini lebih untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra secara bergantian menjadi panglima, karena dari periode pertama Jokowi belum ada matra laut jadi panglima," kata Bobby di Jakarta, Senin (28/11/2022).
Adapun terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), ia menyebut yang akan ditanyakan adalah konsep sinergi peningkatan profesionalitas TNI dengan keterbatasan anggaran dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), serta bagaimana tantangan pengembangan postur dan organisasi TNI.
"Karena ini fit and proper test, bukan assesment test karena kualifikasi panglima adalah pernah menjadi kepala staf, sehingga memenuhi syarat," ujarnya pula.
Bobby juga berharap institusi TNI di bawah Laksamana Yudo mampu mendukung misi dan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia menjadi poros maritim dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.
"Dan tetap menjadikan TNI sebagai institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat Indonesia," katanya pula.
Ia pun mengaku menyambut baik Surat Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI pada hari ini. "Jadi dipastikan tidak akan ada kekosongan kepemimpinan TNI seperti tahun 1998 walaupun hanya beberapa hari," katanya lagi.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut Laksamana Yudo sangat memadai untuk menjadi Panglima TNI, karena pengalamannya menjadi Kasal, di samping kiprahnya yang cukup senior.
"Harapan kami TNI akan semakin profesional dan menjadi prajurit penjaga NKRI yang makin mumpuni, semakin menyatu dengan rakyat," kata Sukamta.
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.
Surat Presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Rabu (30/11), jika Surat Presiden (Surpres) diterima DPR.
"Uji kelayakan calon Panglima TNI bisa digelar pada Rabu apabila hari ini (Senin, 28/11) Surpres masuk," kata Dave, di Jakarta, Senin. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Penunjukan Yudo Jadi Calon Tunggal Panglima TNI Penuhi Prinsip Keterwakilan Matra TNI Secara Bergantian
-
Laksamana Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI Ke-3 Sepanjang Sejarah Dari Matra Laut, Yang Pertama Di Era Gus Dur
-
Andika Perkasa Akui Bukan dari Keluarga Berada, Harta Kekayaan Fantastis Didapat dari Mantan Kepala BIN
-
Cara Puan Maharani saat Umumkan Nama Calon Panglima TNI, bak Bacakan Nominasi Award
-
Puan Maharani Pastikan Proses Calon Panglima TNI di DPR RI Rampung Sebelum 15 Desember Nanti
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Pimpin Rapat Kabinet dari London, Prabowo Bahas Penertiban Kawasan Hutan
-
Bahas Kereta Listrik, Mahasiswa: Jangan Sampai Cuma Pindah Beban Karbon ke Kementerian Sebelah
-
Ironi Harta Miliaran Bupati Pati dan Walkot Madiun: Sama-sama Terjaring OTT KPK, Siapa Paling Kaya?
-
Komisi A DPRD DKI Soroti 'Timing' Modifikasi Cuaca Jakarta: Jangan Sampai Buang Anggaran!
-
Pakai Jaket Biru dan Topi Hitam, Wali Kota Madiun Maidi Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
-
Horor di Serang! Makam 7 Tahun Dibongkar, Tengkorak Jenazah Raib Misterius
-
Kubu Nadiem akan Laporkan 3 Saksi ke KPK, Diduga Terima Duit Panas Chromebook, Siapa Mereka?
-
Wajah Baru Kolong Tol Angke: Usulan Pelaku Tawuran Disulap Jadi Skate Park Keren
-
Deretan 'Dosa' Bupati Pati Sudewo: Tantang Warga, Pajak 250 Persen, Kini Kena OTT KPK
-
Stop 'Main Aman', Legislator Gerindra Desak Negara Akhiri Konflik Agraria Permanen