Adu Track Record Prabowo Subianto VS Andika Perkasa, Bakal Gantian Jadi Menteri Pertahanan?

Suara.com - Isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintaha Joko Widodo kembali mencuat beberapa waktu belakangan ini. Salah satu posisi yang diperkirakan akan dirombak adalah kursi Menteri Pertahanan yang kini diduduki oleh Prabowo Subianto.

Nama yang mencuat ke publik terkait calon Menteri Pertahanan adalah Andika Perkasa yang akan melepas jabatan Panglima TNI pada 21 Desember 2022 mendatang.

Menurut Direktur The Indonesian Intelligence Institute Ridlwan Habib, Jenderal Andika Perkasa merupakan sosok yang layak menggantikan Prabowo Subianto sebagai Menhan.Rdlwan menilai, dengan sejumlah prestasi dan rekam jejak yang dimiliki Andika, bisa membantu Presiden Joko Widodo jika memang akan merombak kabinetnya.

“Prestasi dan pengalaman Jenderal Andika dapat membantu kerja pemerintahan pada 2023 yang penuh dinamika," kata Ridlwan Habib yang juga pengamat militer dan intelijen tersebut di Jakarta, Senin (5/11/2022).

Lantas seperti apakan rekam jejak Jenderal Andika Perkasa? Bagaimana pula jika dibandingkan dengan Prabowo Subianto? Berikut ulasannya.

Rekam jejak Jenderal Andika Perkasa

Jenderal Andika Perkasa memiliki nama lengkap Fransuskys Xaverius Emanuel Andika Perkasa. Ia merupakan kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 21 Desember 1964.

Andika terpilih menjadi Panglima TNI ke-21 sejak 17 November 2021, menggantikan Jenderal Hadi Tjahjanto. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata atau Akabri (sekarang dinamakan Akademi Militer) tahun 1987, dengan pangkat perwira pertama infanteri.

Karier di militer

Baca Juga: Gerindra Tidak Terpengaruh Hasil Survei yang Tunjukkan Elektabilitas Prabowo Stagnan

Kariernya di TNI terbilang moncer. Ketika baru lulus ia langsung bergabung dengan pasukan elit Kopassus dan menjabat sebagai Komandan Peleton.

Ketika beradadi Kopassus, Andika sempat dipercaya untuk memegang sejumlah jabatan strategis, diantaranya Dansub Tim 2 Detasemen 81 Kopassus tahun 1991, Den 81 Kopassus tahun 1995, Danden-621 Yon 52 Grup 2 Kopassus tahun 1997, Pama Kopassus tahun 1998, dan Pamen Kopassus tahun 1998.

Kariernya terus menanjak seiring dengan pengabsiannya di TNI. Pada 2002 silam, Andika kembali naik jabatan menjadi Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus.

Tak lama kemudian, ia dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051/WKT dan kembali mendapat promosi jabatan sebagai Dam Jaya Pabandya A-33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Keinginan untuk menempuh pendidikan

Tak hanya sebagai perwira, Andika Perkasa juga memiliki keinginan menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Terbukti pada 1999, ia terbang ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan militer di The Military College of Vermont, Norwich University.

Pada 2003, Andika kembali berkuliah di National War College, National Defense University, Washington D.C, Amerika Serikat.

Setahun kemudian, Andika menempuh pendidikan di Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat.

Seakan tak puas, ia kembali menempuh pendidikan doktoral di The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University, Washington D.C.

Jalan menjadi Panglima TNI

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Andika kembali ke barak dan bertugas lagi di TNI. Salah satunya ia pernah memimpin penangkapan salah satu pimpinan Al Qaeda, Omar Al-Faruq di Bogor, pada 2002. Dengan sejumlah prestasi tersebut, Andika mendapatkan promosi kenaikan pangkat yang cukup cepat.

Dalam kurun waktu 5 tahun,ia memegang sejumlah jabatan strategis, diantaranya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Jabatan tersebut membuat pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal.

Selain itu pada 2014, Andika juga pernah menjadi Komandan Paspampres. Dengan jabatan itu, pangkatnya pun naik menjadi Mayor Jenderal.

Setelah itu, Andika juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan puncak kariernya terjadi pada 2021 lalu, ketika ia dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan sebagaicalon panglima TNI.

Rekam jejak Prabowo Subianto

Publik mengenal nama Prabowo Subianto tak hanya di dunia militer. Prabowo juga dikenal sebagai politisi dan juga seorang pengusaha.

Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo lahir pada 17 Oktober 1951. Ayahnya adalah Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan seorang pakar ekonomi sekaligus politisi Partai Sosialis Indonesia.

Sementara ibu Prabowo adalah Dora Marie Sigar atau yang akrab dipanggil Dora Soemitro. Ia merupakan perempuan berdarah Minahasa yang beragama Kriten Protestan.

Karier di militer

Prabowo memulai kariernya di militer pada 1976, ketika ia lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.

Ketika itu ia berkarier di TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Dua. Sejak 1976 hingga 1985, Prabowo muda bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha atau Kopassanda, yang ketika itu merupakan pasukan khusus di Angkatan Darat.

Salah satu tugas pertamanya saat itu adalah menjadi komandan pleton pada GrupI/Para Komando yang merupakan bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor-Timur.

Ketika itu usianya baru 26 tahun dan menjadi salahsatu Komandan Pleton termuda dalam operasi itu. Ia lantas dinilai berperan besar dalam penagkapan Nicolau dos Reis Lobato, pemimpin Fretilin.

Kariernya di TNI berjalan mulus. Pada 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Udara 328. Lalu pada 1991 ia dipercaya untukmenjabat sebagai Kepala staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung.

Dua tahun kemudian,Prabowo kembali ke Kopassus dan diangkat menjadi Komandan Grup3. Sandi Yudha.

Lalu seterusnya Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.

Terjebak dalam pusaran kerusuhan Mei 1998

Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Daratdan membawahi 11 ribu pasukan cadangan ABRI.

Ketika kerusuhan Mei 1998 pecah, Prabowo minta izin kepada Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, untuk mengerakkan pasukannya dari luar Jakarta untuk untuk meredam kerusuhan.

Namun perintaan itu ditolak oleh Wiranto. Setelah itu Prabowo diduga tetap mengirimkan ratusan orang yang terlatih di Kopassus ke Jakarta.

Pada 21 Mei 1998. Presiden Soeharto mengundurkan diri dan dihantikan oleh BJ Habibie. Setelah pelantikan, Prabowo menemui Habibie dan meminta agar dirinya ditunjuk sebagai panglima ABRI menggantikan Wiranto.

Namun Prabowo harus menelan kekecewaan karena permintaan itu nyatanya dibalas dengan pemberhentian dirinya dari jabatan panglima Kostrad.

Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo bersama  6 orang letnan jenderal lainnya, yakni Fachrul Razi (Wakil Ketua), Djamari Chaniago (sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara.

DKP lalu memeriksa Prabowo dengan 7 butir tuduhan, dimana salah satunya adalah ia dinilai sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya.

Prabowo lalu diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Hingga akhirnya ia diberhentikan karena DKP memutuskan Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHP Militer, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 55 (1) ke-2 KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP), dan penculikan (Pasal 55 (1) ke-2 dan Pasal 328 KUHP).

Kontributor : Damayanti Kahyangan