Suara.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memberikan respon menohok atas adanya aksi berkemah yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil sebagai bentuk penolakan atas pengesahan KUHP pada Selasa (16/12/2022).
Yasonna menganggap tidak ada gunanya untuk menggubris aksi penolakan pengesahan KUHP tersebut.
Awalnya, Yasonna ditanya terkait arahannya bagi peserta aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR RI.
"Nggak usah (ada arahan) lah, nggak ada gunanya," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Adapun Yasonna menerangkan bahwa hasil pengesahan KUHP yang diketuk palu oleh DPR RI akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tanda tangan Jokowi diperlukan agar KUHP baru bisa segera diberlakukan.
Menurutnya perlu tiga tahun untuk menyosialisasikan KUHP baru tersebut ke seluruh daerah.
"Saya kira kita akan bentuk tim dari seluruh tim yang ada, dari kementerian, tim pakar kita yang selama ini ikut membahas dan ini akan dikirim ke daerah-daerah," ujarnya.
"Termasuk di sini kepada penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan, juga kepada kampus-kampus dan juga banyak komunitas lainnya yang perlu paham karena ini baru dan betul-betul buatan anak bangsa," tutur Yasonna menambahkan.
Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil kembali menggelar unjuk rasa menolak pengesahan KUHP di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa. Dalam unjuk rasa kali ini, mereka sengaja membangun tenda kemping.
Baca Juga: WALHI Bali: RKUHP Bisa Menjerat Banyak Warga ke Penjara
Koordinator aksi, Dzuhrian Ananda Putra mengatakan tenda yang mereka pasang adalah simbol kritik kepada anggota DPR RI. Sebab disebutnya saat KUHP yang disahkan, hanya dihadiri 18 anggota dewan secara fisik.
"Aksi hari ini, jelas temanya, camping di depan rumah rakyat. Kenapa kita memilih itu, kita mau bilang hari ini kalau enggak salah kehadiran dewan yang offline sangat-sangat sedikit," kata Dzuhrian saat ditemui wartawan.
"Hari ini kita mau bilang lebih banyak rakyat loh, kalau nggak salah 18, tapi hari ini kita liat masyarakatnya jauh lebih banyak dari anggota dewan yang hadir offline, itu simbol," sambungnya.
Berita Terkait
-
Drama Pengesahan RKUHP: Puan Tak Hadir, Pimpinan DPR Disebut Diktator
-
KUHP Baru: Hati-Hati Menghina Pemerintah Bisa Dipenjara 1 Tahun, Makin Lama Dibui Kalau Disebar di Medsos
-
Tok! DPR Sahkan RKUHP Menjadi Undang-undang
-
Ramai Penolakan, Lika-Liku Perjalanan Panjang RKUHP hingga Kini Sah Jadi Undang-Undang
-
Massa Demo Tolak RKUHP Disambut Kawat Berduri di Depan DPR RI
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Pakar: Pakta Pertahanan Indonesia dan AS Bikin China Berpotensi Tercekik, Kenapa?
-
Setahun Aksi Gruduk Rumah Jokowi, Rustam Klaim Dukungan Publik Menguat
-
Terkuak! Ini Tampang 4 Anggota BAIS Penyerang Andrie Yunus: 3 Perwira dan 1 Bintara
-
Kritik Rencana Penambahan Layer Cukai Rokok Ilegal, Pakar Sebut Tak Efektif Tekan Konsumsi
-
Lawan Pelecehan Seksual di Kereta Api, KAI: Fokus Tindak Pelakunya, Bukan Salahkan Korban
-
DPR Tegaskan Kedaulatan Udara RI Mutlak, Militer AS Tak Bisa Asal Melintas
-
Rustam Effendi Tuding Pratikno Jadi Otak di Balik Isu Ijazah Jokowi: Pak Prabowo Harus Tahu!
-
Pasha Ungu Ingatkan Kritik Beda dengan Ujaran Kebencian, Ajak Semua Pihak Jaga Etika Demokrasi
-
Serangan Trump ke Iran Upaya Mengelak dari Epstein Files? Begini Kata Presiden AS
-
Rano Karno: Ikan Sapu-Sapu Jakarta Mau Diolah Seperti di Brasil