Pasal Zina KUHP Disorot Media Asing, DPR Tegaskan itu Delik Aduan: Masa Keluarga Turis Mau Lapor ke Sini?

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan ihwal pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur pidana untuk hubungan seks di luar pernikahan atau zina. Ia berujar pasal tersebut merupakan delik aduan.

"Iya, jadi begini, ada beberapa pasal yang kita lihat memang perlu sosialisasi lebih jauh walaupun itu berlaku nanti tiga tahun lagi. Bahwa misalnya mengenai pasal yang zina segala macam itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Sebelumnya pasal perzinaan tersebut tidak hanya menjadi kontroversi oleh masyarakat di Indonesia. Namun, pasal tersebut juga menjadi sorotan oleh media asing.

Tidak sedikit yang mengkhawatirkan pasal tersebut bakal menyasar para pelancong dari luar negeri yang ingin berlibur di Indonesia. Menjawab itu, Dasco kembali menegaskan pasal terkait merupakan delik aduan.

"Itu kan, satu delik aduan. Kedua, memang yang melaporkan keluarga terdekat. Kalau turis-turis ya masa keluarganya mau ngelaporin ke sini? Gitu kira-kira lah, kira-kira begitu," kata Dasco.

Sebelumnya, DPR memastikan akan melakukan sosialisasi KUHP kepada pihak asing atau pihak di luar negeri. Sosialisasi itu dilakukan untuk menjawab sorotan dari negara-negara luar, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap KUHP.

Para pihak luar itu menyampaikan kekhawatiran mereka lantaran menganggap aturan-aturan kontroversial di KUHP berpotensi melanggar hak asasi manusia atau HAM.

"Ini saya pahami bahwa dinamika yang terjadi ini karena memang kita perlu sosialisasikan, bukan cuma ada di internal di Indonesia tapi juga di luar negeri," kata Dasco.

Baca Juga: KUHP Baru Bikin PBB Khawatir! Banyak Pasal Masih Dianggap Kontroversial

Dasco memastikan DPR akan membentuk satuan tugas untuk turut serta mensosialisasikan KUHP kepada publik selama masa transisi tiga tahun.

Ia sekaligus memastikan bahwa KUHP tidak langsung berlaku setelah disahkan menjadi undang-undang, melainkan diperlukan waktu tiga tahun untuk sosialisasi dan penyesuaian-penyesuaian dengan aturan yang ada.

"Kami akan membentuk semacam task force untuk mensosialisasikan RUU KUHP," kata Dasco.

Media Asing Sorot Pasal Zina KUHP

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) baru saja disahkan menjadi Undang-undang melalui rapat paripurna DPR, Rabu (09/11/2022). Alih-alih disambut dengan baik oleh masyarakat, langkah DPR RI tersebut malah menuai segudang polemik dan kritik dari publik.

Publik menyoroti beberapa polemik dari pasal-pasal baru di naskah Undang-undang tersebut, tak terkecuali perihal pidana seks bebas alias seks di luar nikah.