Suara.com - Peneliti dari Indonesia Economic and Development Studies (IEDS) Rahman M. mengatakan bahwa pada 2024 ada figur berlatar belakang ekonomi yang akan memimpin Indonesia di tengah ancaman resesi yang memengaruhi pilihan masyarakat.
"Kondisi perekonomian dunia yang berada di bawah ancaman resesi pada tahun 2023 membuat sosok yang memiliki latar belakang ekonomi menjadi pilihan yang tepat buat masyarakat," kata Rahman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (9/12/2022).
Menurutnya, ekonomi menjadi faktor yang sangat menentukan, mengingat ekonomi masyarakat tengah menggeliat untuk kembali bangkit.
"Pilihan masyarakat akan tertuju kepada figur yang mampu membawa perekonomian dalam negeri ke arah yang lebih baik, yang sangat berimbas pada pendapatan dan ekonomi masyarakat secara langsung," ucapnya.
Ia menilai Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sosok yang tepat bagi masyarakat dalam Pemilu 2024 mendatang.
Kemampuan Erick di bidang ekonomi dan visi bisnisnya dinilai menjadi faktor utama yang menjadi daya tarik bagi rakyat dan menjadi pilihan tepat, khususnya dalam situasi ekonomi global yang berada dalam bayang-bayang resesi.
Berdasarkan catatan IEDS, Erick Thohir berhasil dalam menata BUMN selama masa jabatannya juga kepemimpinannya sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi salah satu tlok ukur kelayakan sosok Erick memimpin Indonesia.
"Penataan Holding BUMN yang digagas sejak periode awal pemerintahan Jokowi akhirnya bisa dieksekusi sempurna pada era Erick sebagai Menteri BUMN," ucapnya.
Selain itu, lanjut Rahman, ketahanan indeks perekonomian Indonesia selama menghadapi pandemi COVID-19 juga tidak terlepas dari kiprah Erick yang mampu mengonsolidasikan potensi nasional sebagai Ketua Pelaksana Komite.
Menurut Rahman, masyarakat Indonesia yang akan memilih pada tahun 2024 akan menjadikan parameter ketahanan ekonomi sebagai ukuran.
"Keberhasilan masyarakat Indonesia bertahan pada era pandemi dan kini mulai bangkit sedikit demi sedikit membuka mata mereka terhadap pilihan-pilihan kebijakan ekonomi pemerintah yang berdampak langsung pada kegiatan ekonomi rakyat," ucapnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Wacana Presiden 3 Periode Kembali Mencuat Melalui Bamsoet, Demokrat: Ingin Berkuasa Terus Tapi Prestasi Cekak!
-
Buntut Pandangan Bamsoet, Demokrat Ingatkan Elite Politik Pendukung Jokowi
-
Soroti Bamsoet, Demokrat: Rakyat Harus Waspada Ada Pemufakafan Jahat Langgengkan Kekuasaan
-
Soal Wacana Pemilu 2024 Dihitung Lagi, Demokrat Skakmat Bamsoet: Setop Hembuskan Angin Sesat Bikin Jokowi Terjerumus!
-
Bukan Tunda Pemilu, PKS Kasih Solusi Jitu ke Bamsoet Biar Suhu Politik 2024 Adem Ayem: Tertibkan Buzzer!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional