Daftar Negara yang Khawatir RKUHP Disahkan: Amerika, Uni Eropa hingga Australia 'Sakit Kepala'

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Taufiqulhadi pun menjelaskan kepada delegasi tersebut bahwa RKUHP dibuat untuk rakyat Indonesia, bukan dunia.

"Masyarakat Indonesia tidak sama dengan rata-rata masyarakat Eropa yang homogen. Masyarakat Indonesia sangat heterogen. Kami ada lebih dari 14 ribu pulau dengan latar belakang budaya yang sangat beragam dan puluhan agama besar dan kecil. Kami ingatkan, kami sedang membuat UU untuk rakyat Indonesia, bukan dunia. Itu harus dipahami,” ujar Taufiq, Selasa (27/3/2018).

Ia menceritakan bahwa perspektif Barat sempat ingin dipaksakan masuk dalam perumusan RKUHP ini.
"Mereka sempat mengancam, kalau HAM tidak dipertimbangkan akan berefek pada ekonomi,” ungkap Taufiq.

4. PBB

Dalam keterangan pers, pada Kamis (8/12/2022), PPB mengaku khawatir RKUHP disahkan. Ada beberapa pasal yang dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum internasional dan prinsip dasar HAM.

PBB pun menyinggung pasal bermasalah yang dirasa mampu menganggu kebebasan pers, hak privasi hingga kebebasan beragama. Berikut keterangan resmi dari PBB:

Beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Pasal lainnya mendiskriminasi, atau memiliki dampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, serta minoritas seksual dan akan berisiko mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi, hak privasi, dan memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

Pasal lainnya berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka.

Tak sampai di situ, Euro News melaporkan, organisasi hak asasi manusia juga mengkritik hukum pidana baru yang mencakup pembatasan protes dan larangan mengkritik presiden.

Baca Juga: Politisi Gerindra: Turis Asing Pasangan Diluar Nikah Boleh Tidur Sekamar, Asal Tidak Ada Aduan

Direktur eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menggambarkan hal ini sebagai “mengerikan” dan “pukulan signifikan” bagi kemajuan negara dalam hak asasi manusia.

“Melarang seks di luar nikah merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi hukum internasional,” katanya.

Aturan ini masih menjadi sorotan dunia dan sepertinya masih ada banyak negara yang khawatir RKUHP disahkan. Di Amerika sendiri, topik ini diangkat ke TV nasional dan dijadikan bahan roastingan oleh Trevor Noah.

Kontributor : Rima Suliastini