Suara.com - Amerika Serikat menyetujui hibah sebesar 649 juta dolar yang akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik di Indonesia.
Dalam pernyataan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada Jumat (9/12), lembaga Millennium Challenge Corporation (MCC) menyetujui usulan hibah Indonesia Compact senilai 698 juta dolar AS, yang mencakup 649 juta dolar dari AS serta dan kontribusi sebesar 49 juta dolar dari pemerintah Indonesia.
“Hibah ini akan memanfaatkan sumber daya milik Indonesia dan fokus pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan negara terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan lebih banyak peluang bagi bisnis untuk mengakses modal pasar,” ujar Chief Executive Officer MCC, Alice Albright.
Selain peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik, hibah Indonesia Compact ini juga akan difokuskan untuk mengembangkan infrastruktur berkualitas tinggi dan sadar iklim di lima provinsi sekaligus membuka akses keuangan bagi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“[Hibah] ini akan sangat berdampak terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang menghasilkan sekitar 60 persen PDB negara dan mempekerjakan hampir semua tenaga kerja sektor swasta negara.”
Hibah ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai provinsi prioritas dengan populasi gabungan mencapai lebih dari 23 juta orang Indonesia, termasuk lebih dari 48.000 UMKM.
MCC sendiri merupakan badan independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, lembaga ini telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam program ambang batas senilai 55 juta dolar AS untuk memperkuat sejumlah lembaga antikorupsi penting dan menargetkan imunisasi anak.
Pada 2013, MCC juga menyalurkan investasi senilai 474 juta dolar AS dalam sebuah program hibah yang berfokus untuk memodernisasi prosedur pengadaan pemerintah, meningkatkan kesehatan dan gizi, memperluas energi berkelanjutan, dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam.
Berita Terkait
-
Puja-puji Dubes AS untuk Presidensi dan KTT G20 Indonesia
-
Masih Pantau Situasi Pasca Bom di Polsek Astanaanyar, Kedubes AS Belum Keluarkan Warning untuk Warganya
-
Utusan Khusus AS Bidang LGBTQI+ Batal Datang ke Indonesia
-
Dapat Dana Hibah Amerika, Pembangunan Dermaga ke Pulau Rupat Bakal Bertambah
-
PWNU DKI Protes Dana Hibah Buat Mereka Jauh Lebih Kecil Ketimbang MUI, DPRD Minta Anggaran Dialokasikan ke DMI
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif
-
Soal SPPG Terafiliasi Pejabat, BGN: Hak Semua WNI!