Suara.com - Amerika Serikat menyetujui hibah sebesar 649 juta dolar yang akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik di Indonesia.
Dalam pernyataan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada Jumat (9/12), lembaga Millennium Challenge Corporation (MCC) menyetujui usulan hibah Indonesia Compact senilai 698 juta dolar AS, yang mencakup 649 juta dolar dari AS serta dan kontribusi sebesar 49 juta dolar dari pemerintah Indonesia.
“Hibah ini akan memanfaatkan sumber daya milik Indonesia dan fokus pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan negara terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan lebih banyak peluang bagi bisnis untuk mengakses modal pasar,” ujar Chief Executive Officer MCC, Alice Albright.
Selain peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik, hibah Indonesia Compact ini juga akan difokuskan untuk mengembangkan infrastruktur berkualitas tinggi dan sadar iklim di lima provinsi sekaligus membuka akses keuangan bagi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“[Hibah] ini akan sangat berdampak terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang menghasilkan sekitar 60 persen PDB negara dan mempekerjakan hampir semua tenaga kerja sektor swasta negara.”
Hibah ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai provinsi prioritas dengan populasi gabungan mencapai lebih dari 23 juta orang Indonesia, termasuk lebih dari 48.000 UMKM.
MCC sendiri merupakan badan independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, lembaga ini telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam program ambang batas senilai 55 juta dolar AS untuk memperkuat sejumlah lembaga antikorupsi penting dan menargetkan imunisasi anak.
Pada 2013, MCC juga menyalurkan investasi senilai 474 juta dolar AS dalam sebuah program hibah yang berfokus untuk memodernisasi prosedur pengadaan pemerintah, meningkatkan kesehatan dan gizi, memperluas energi berkelanjutan, dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam.
Berita Terkait
-
Puja-puji Dubes AS untuk Presidensi dan KTT G20 Indonesia
-
Masih Pantau Situasi Pasca Bom di Polsek Astanaanyar, Kedubes AS Belum Keluarkan Warning untuk Warganya
-
Utusan Khusus AS Bidang LGBTQI+ Batal Datang ke Indonesia
-
Dapat Dana Hibah Amerika, Pembangunan Dermaga ke Pulau Rupat Bakal Bertambah
-
PWNU DKI Protes Dana Hibah Buat Mereka Jauh Lebih Kecil Ketimbang MUI, DPRD Minta Anggaran Dialokasikan ke DMI
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
DPRD DKI: Raperda Sistem Pangan Solusi Food Waste Jakarta
-
Polda DIY Bantah Gunakan Gas Air Mata Saat Bubarkan Massa, Sebut Suara Ledakan dari...
-
Lalin Jakarta Pagi Ini: Senayan Lancar, Rindam Padat, Truk Tabrak Separator di Gatot Subroto
-
Massa Robohkan Gerbang Polda DIY! Tiga Mahasiswa Sempat Diamankan Saat Demo Ricuh
-
Perang Rusia-Ukraina Masuk Tahun Keempat, PBB Desak Gencatan Senjata Segera
-
Fakta Baru! Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Ternyata Positif Sabu dan Ganja
-
Komisi III DPR RI Sayangkan Guru Honorer di Probolinggo Dipidanakan karena Rangkap Jabatan
-
Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti, Kerry Riza Minta Pembebasan dan Pengembalian Aset
-
Tragedi NS dan Fenomena Filisida: Mengapa Rumah Jadi Ruang Berbahaya bagi Anak?
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi