Suara.com - Keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengangkat Deddy Corbuzier sebagai Letnan Kolonel Tituler terus menuai kontroversi.
Apalagi ketika terungkap Letkol Tituler berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku. Bahkan eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sampai meminta Deddy untuk tidak menerima hak-hak tersebut karena masih banyak pihak yang membutuhkan.
Seruan ini pun akhirnya ditanggapi oleh Deddy. Dilihat di akun Twitter-nya, selebritas yang dikenal dengan podcast Close The Door mengaku tidak akan mengambil gaji atau tunjangannya.
"Just info buat yang bertanya, saya tidak akan mengambil gaji atau tunjangan apapun sebagai Tituler," tulis Deddy, dikutip pada Rabu (14/12/2022).
Bahkan Deddy memastikan gaji dan tunjangannya akan dikembalikan ke negara. "Saya balikkan ke Negara, masih banyak lainnya yang lebih membutuhkan," imbuhnya.
Kendati Susi terlihat mengapresiasi sikap Deddy tersebut, cuitannya ternyata tetap diramaikan dengan banyak kritikan.
Mulai dari penilaian Deddy tidak pantas menjadi Letkol Tituler hingga desakan supaya Deddy membantu menghadapi kekejaman KKB Papua yang semakin meresahkan beberapa waktu belakangan.
"Om ded berhubung anda dapat pangkat baru. Kami sebagai rakyat boleh menguji om ded untuk menghadapi KKB ngga? Biar teruji aja. Mati urusan belakangan," celetuk warganet.
"Kalau letkol @corbuzier paham aturan mestinya malu dan tolak pmberian itu. Masih banyak prajurit yang berdarah darah membela pertiwi tapi susah naik pangkat karena mereka tidak viral tidak terkenal," komentar warganet.
Baca Juga: Pengangkatan Deddy Corbuzier Jadi Letkol Tituler Tuai Kontroversi, Bermasalah Secara Hukum?
"Mohon izin menyampaikan saran pak @prabowo, sebaiknya saudara @corbuzier ditugaskan ke Papua saja untuk membantu aparat disana menumpas KKB, dengan fisiknya yang berotot akan lebih bermanfaat di lapangan daripada ngehost podcast. Terima kasih," timpal yang lainnya.
Kemhan Ungkap Alasan Deddy Corbuzier Ditunjuk Jadi Letkol Tituler
Penunjukan yang menjadi pro dan kontra membuat Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, angkat bicara. Dahnil menyebut Deddy sudah sering terlibat dalam kegiatan Kemhan. Deddy juga dinilai memiliki kapasitas bidang komunikasi yang tidak dimiliki anggota lain.
"Deddy punya kapasitas yang tidak dimiliki oleh banyak prajurit dan perwira TNI, dia ini memiliki kapasitas di komunikasi, terutama di sosial media," ujar Dahnil.
Menurut Dahnil, pengangkatan Deddy sangat diperlukan untuk TNI dan Kemhan terutama untuk bidang komunikasi.
"Kemampuan Deddy, kapasitas Deddy, ini sangat dibutuhkan oleh TNI, Kementerian Pertahana," imbuh Dahnil.
Berita Terkait
-
Posting Foto Bareng Titiek Soeharto, Insta Story Prabowo Bikin Warganet Gagal Move On Gegara Ini
-
Tindakan KKB Papua Bunuh Dua Tukang Ojek Tak Bisa Ditoleransi, DPR Minta TNI-Polri Langsung Gerak
-
Juru Bicara Kemenhan Ungkap Alasan Angkat Deddy Corbuzier Menjadi Letkol Tituler TNI AD
-
Kontroversi Pangkat Tituler Deddy Corbuzier, Pengamat: Urgensinya Apa, Masyarakat Bingung
-
Muncul Desakan Pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier Dicabut, Ini Respons Laksamana Yudo Margono
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo