Suara.com - DPP Partai Golkar menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sahat Tua Simanjuntak. Bantuan hukum itu bakal direalisasikan dengan catatan ada permintaan dari Sahat.
"Yang jelas kami punya Bakumham ya, tapi tergantung dari beliau mau minta atau tidak. Biasanya sih yang gini-gini mereka enggak minta," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulu, Kamis (15/12/2022).
Sejauh ini, dikatakan Lodewijk, pihak Sahat belun meminta bantuan hukum dari Golkar.
"Dia belum minta gitu loh," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan.
Ultimatum Kader
Partai Golkar buka suara usai kadernya, yakni Sahat yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur terjaring OTT KPK pada Rabu (14/12) malam.
Lodewijk mengatakan Golkar menghargai kinerja KPK. Ia percaya KPK melakukan penangkapan dalam rangka penegakkan hukum.
Kendati begitu, Lodewijk mengatakan ia belum mengatahui detail kasus yang menjadi sebab Sahat ditangkap. Sejauh ini belum ada komunikasi yang disampaikan ke Golkar perihak OTT oleh KPK.
"Jadi saya terus terang saja kita belum tahu persis tapi katanya di situ tercantum dana hibah tahun 2020. Nah seperti apa kami belum tahu," kata Lodewijk.
Baca Juga: Jadi Rebutan PAN Dan Golkar, Diam-diam PPP Intip Kans Gaet Ridwan Kamil
Lodewijk meminta para kader agar dapat mengambil pelajaran dari ditangkapnya Sahat. Ia berujar penangkapan Sahat tentu menjadi peringatan buat seluruh kader.
"Kita harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader-kader Golkar untuk menghindari hal-hal seperti itu," kata Lodewijk.
Kantor Disegel
Diberitakan sebelumnya, kantor Wakil Ketua (DPRD) Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak disegel KPK. Penyegelan tersebut dilakukan KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (14/12/2022) malam.
Kabar penyegelan tersebut lantas dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Jawa Timur Andik Fadjar Tjahjono.
Berita Terkait
-
Jadi Rebutan PAN Dan Golkar, Diam-diam PPP Intip Kans Gaet Ridwan Kamil
-
Tiba di Jakarta, Wakil Ketua DPRD Jatim dkk Diperiksa KPK soal Dugaan Suap Dana Hibah
-
Ogah Maju Nyagub Pilkada DKI 2024 karena Kerjanya Berat, Heru Budi: Serahkan ke yang Pingin Saja
-
Profil Sahat Tua Simanjuntak: 13 Tahun Jadi DPRD Jatim, Kini Kena OTT KPK
-
Makin Lengket dengan Golkar, Ridwan Kamil Punya Kans Maju Pilpres Bareng KIB?
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka
-
Ayahnya Korupsi Rp26 Miliar, Anak Eks Walkot Cirebon Terciduk Maling Sepatu di Masjid
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Kementerian PU Audit Bangunan Pesantren Tua di Berbagai Provinsi
-
Kronologi Teror Bom di 2 Sekolah Elit Tangsel: Ancaman Datang Beruntun Lewat WA dan Email
-
Ajak Anak Muda Bertindak di LMS 2025, BBC Media Action Susun Strategi Jitu Atasi Isu Lingkungan