Akui Data DPT Lemah, Jokowi Minta Bawaslu Bereskan: Kalau Pemerintah Hambat, Laporkan ke Saya!

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti data daftar pemilih tetap (DPT) jelang pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang. Jokowi mengakui, persoalan data menjadi hal yang lemah.

Pernyataan itu disampaikan presiden saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2024 untuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, (17/12/2022).

"Selalu ini (data DPT) yang jadi bahan, dan sangat mempengaruhi trust kepercayaan masyarakat kita. Padahal yang namanya data ini, kita ini paling lemah di urusan data, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan beragam," kata Jokowi.

Dikatakannya, DPT selalu menjadi persolan yang terus berulang. Bahkan seringkali dijadikan alat untuk menuding kecurangan.

"Selalu menjadi polemik selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, DPT ini selalu diulang-ulang," ujarnya,

Persoalan itu lantas harus diselesaikan oleh Bawaslu lewat kewenangannya sebagai pengawas pemilu.

"Oleh sebab itu, saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT ini," kata Jokowi.

Jokowi bahkan meminta kepada Ketua Bawaslu Rahmad Bagja untuk melapork kepadanya, jika pihak pemerintah menghambat proses perbaikan data daftar pemilu tetap.

"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah, yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmad Bagja laporkan ke saya," katanya.

Baca Juga: Pemilu Serentak Tahun 2024 Bakal Jadi Pesta Demokrasi Terberat, Jokowi Ingatkan Bawaslu: Hati-Hati!

Seeblumnya, Jokowi mengakui, jika Pemilu serentak 2024 menjadi agenda pesta demokrasi terberat yang akan dihadapi. Lantaran itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dimeminta untuk berhati-hati.

"Dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini. Dan mungkin juga yang terberat, kita juga harus ingat hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Dengan rentang pemilihan yang luas. Dan kondisi geografis kita yang sangat beragam," kata Jokowi.

Peringatan itu disampaikan Jokowi, sebab pemilihan presiden, DPR RI dan DPRD dilakukan hampir bersamaan dengan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Karenanya, pemilu serentak menjadi pemilihan yang terbesar dalam Sejarah Indonesia.