Suara.com - Belum lama ini eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan akibat diduga menyentil pemerintah. Sebab Anies menyinggung perihal pemerintah yang kerap mematikan kritik publik.
Anies menyebut adu argumentasi pejabat dalam mempertahankan kebijakannya dengan publik secara umum sebenarnya baik untuk pembelajaran bersama.
"(Tapi) kita kadang-kadang kalau di pemerintahan tuh, 'Matiin kritiknya'. Tolong dong ditelepon jangan kritik lagi. Sebentar, itu sesungguhnya public education," jelas Anies.
Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra, hingga Juru Bicara Muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dira Martamin yang sempat menyinggung Anies sebagai sosok yang merasa paling hebat.
Ferdinand pun ikut mengomentari hal ini. Dilihat di akun Twitter-nya, Ferdinand bahkan dengan keras menyebut Anies seolah sedang melumuri wajahnya dengan sampah.
"Bahwa sesungguhnya Anies sedang melumuri mukanya dengan sampah ketika bicara seperti ini," cuit Ferdinand, dikutip pada Selasa (20/12/2022).
Ferdinand menilai kritikan itu tidak sejalan dengan hal yang dilakukan Anies dan kelompok pendukungnya selama ini, seperti mengkritik pemerintah dengan cukup kebablasan.
"Fakta yang sahih bahwa Anies pun mengkritik dengan bebas. Dan para pendukungnya mengkritik pemerintah dengan bebas bahkan mencaci maki," tulisnya.
"Nies, kamu sehat?" pungkasnya, bahkan tanpa sungkan menyematkan akun Twitter Bakal Calon Presiden 2024 dari Partai NasDem tersebut.
Sebelumnya Anies memang sempat membuat geger dengan pernyataannya mengenai sistem kritik di Indonesia. Dilihat di kanal YouTube R66 Newlitics, Anies mengaku tidak masalah bila kebijakan dan sikapnya selama di gelanggang politik menimbulkan pro dan kontra.
"Tidak ada dalam sejarah yang di dalam gelanggang politik itu 100 persen sependapat. Jadi pasti ada yang tidak sependapat, ada yang tidak sependapat sekali. Itu adalah perjalanan sejarah ratusan tahun," jelas Anies.
Karena itulah Anies mendorong agar opini kontra tidak dibatasi karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.
"Selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan, tidak menyebarkan kebencian, gitu lah kira-kira. Tapi itu adalah normal," bebernya. "Jadi kalau ada yang sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa-apa, toh ada yang setuju juga."
Berita Terkait
-
Apakah Anies Baswedan Curi Start Kampanye? Pengamat Ini Punya Pandangan Berbeda
-
CEK FAKTA: Ganjar-Puan Gigit Jari, PDIP Terang-terangan Restui dan Dukung Anies Baswedan Sebagai Capres, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Skandal Pembebasan Rizieq Shibab oleh Anies Baswedan Berasal dari Dana Banjir, Benarkah?
-
'Si Paling Benar', Anies Dibilang Kena Sindrom Thanos, Diskakmat Balik Relawan
-
Ruhut Sitompul Koar-koar Anies Baswedan Bakal Gagal Total Jadi Capres 2024: Jauh Kali Ngawurnya!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO