Tak hanya itu, menurut Alex, hakim agung juga tidak bisa dipecat sembarangan. Hakim seharusnya tidak perlu khawatir ada ancaman untuk dipecat.
"Apalagi nggak ada lho orang yang bisa memecat hakim agung. Artinya, seorang hakim nggak perlu khawatir ada ancaman untuk diberhentikan ketika menjalankan tugas.... Saya nggak tahu, apa lagi yang dicari dari seorang hakim agung?" tutur Alex.
Di sisi lain, saat komisi antirasuah gencar melakukan pemberantasan korupsi, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan membuat pernyataan yang memantik reaksi publik. Ia menyoroti cara kerja KPK yang kerap melakukan operasi tangkap tangan atau OTT.
Menurut Luhut, OTT KPK tidak bagus, bahkan membuat jelek negara. Kata dia, OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk.
"OTT-OTT ini kan ndak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dilansir dari acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang disiarkan di Youtube StranasPK Official, Selasa (20/12/2022).
"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," sambungnya yang dimandati mengurusi e-katalog oleh Presiden Joko Widodo.
Luhut juga menyindir KPK, agar para pejabat hidup dengan tenang tanpa ada OTT karena dugaan korupsi.
"Hidup-hidup sedikit boleh lah, kita mau bersih-bersih di surga saja. Tapi KPK juga jangan sedikit-sedikit tangkap tangkap, lihat-lihat lah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan saya yakin," tukasnya.
Baca Juga: Tak Sependapat dengan Luhut, Legislator Demokrat Tegas: OTT KPK Tetap Harus Berjalan!
Video Luhut yang menyinggung OTT KPK itu sontak langsung bikin heboh. Banyak netizen melontarkan kritik.
"Kok bisa membiarkan koruptor berkembang biak," tulis netizen.
"Gampang..saja.. Bagaimana kalau koruptor yang sudah ketauan langsung ditembak mati seperti di negara yang Opung idolakan China..," tulis netizen lain.
Kritik keras juga dilontarkan eks penyidik KPK Novel Baswedan soal ucapan Luhut. Lewat cuitannya di Twitter, Novel mengatakan, OTT KPK biasanya terkait transaksi suap menyuap penyelenggara negara.
Kata Novel, praktik suap merupakan induk dari korupsi.
"OTT kasusnya suap, yang merupakan induk korupsi. OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak, pelaku tidak bisa mengelak," cuit Novel.
Berita Terkait
-
Luhut Bikin Geger Lagi, KPK OTT Maling Uang Rakyat Jelek untuk NKRI, Kalau Mau Bersih dari Koruptor: Di Surga lah Kau
-
Tak Sependapat dengan Luhut, Legislator Demokrat Tegas: OTT KPK Tetap Harus Berjalan!
-
Pro Kontra Luhut Sebut OTT KPK Bikin Negeri Jelek, Dibalas Telak Novel Baswedan
-
Jawaban Makjleb Novel Baswedan Teruntuk Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek: Pejabat Doyan Suap
-
Gaduh Menko Luhut Sebut OTT KPK Tak Bagus Bikin Jelek Negara Berujung Balasan Keras Novel Baswedan
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
KPK Dalami Uang USD 1 Juta di Kasus Dugaan Suap Pansus Haji DPR RI
-
Bima Arya Tekankan Efisiensi dan Sinergi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah
-
Gus Ipul Usul Perluasan Bansos untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
-
Ketum TP PKK Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu di Papua Selatan
-
KAI Refund 4.878 Tiket Imbas Kecelakaan di Bekasi, Jamin Ganti Rugi 100 Persen
-
Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026, Ini Alasannya
-
Pusdokkes Polri Ungkap Kondisi Korban Kecelakaan Kereta Bekasi, Alami Multipel Trauma Parah
-
Buku Kriminalisasi Kebijakan Ungkap Bahaya Pasal Karet UU Tipikor: Bisa Picu Krisis Kepemimpinan
-
Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional, Prabowo Optimis Banyumas Capai Target Zero Waste to Money
-
Dari Sampah Jadi Genteng, Prabowo Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi