Suara.com - Sederet partai politik yang gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadukan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (22/12/2022). Partai-partai politik yang tak lolos pemilu ini telah berserikat mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Melawan Political Genocide.
Mereka mengaitkan ketidaklolosan itu dengan isu kecurangan yang belakangan menerpa KPU RI. Selain itu disinggung juga nasib mujur Partai Ummat yang diberi kesempatan verifikasi ulang meski tak lolos verifikasi faktual. Simak deretan parpol tak lolos pemilu 2024 berikut ini.
Gerakan Melawan Political Genocide
Ada 9 parpol yang tergabung dalam Gerakan Melawan Political Genocide. Mereka yang tak lolos jadi peserta Pemilu 2024 mendesak tahapan Pemilu 2024 dihentikan. Mereka menuduh KPU RI berbuat curang setelah tak meloloskan mereka pada tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi pada 14 Desember 2022.
Berikut profil singkat 9 parpol Dalam Gerakan Melawan Political Genocide
1. Partai Masyumi
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia selama masa Demokrasi Liberal. Namun partai ini sempat dilarang dan dibubarkan pada 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga partai ini mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Setelah sepak terjangnya di dunia politik, Partai Masyumi Reborn membentuk struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) untuk periode 2021-2026 dengan kini Ahmad Yani didapuk menjadi ketua umum partai.
2. Partai Perkasa
Baca Juga: Tiga Parpol Diduga Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 Karena Instruksi, Saksi: Kita Diperintahkan
Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) diketuai oleh Eko Santjojo. Awalnya bernama Partai Pelopor, tapi kemudian melalui Kongres Partai Pelopor yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2021 resmi berganti nama menjadi Partai Perkasa.
3. Partai Pandai
Partai Negeri Daulat Indonesia (disingkat Partai Pandai) merupakan partai politik yang didirikan oleh Farhat Abbas sekitar akhir tahun 2020. Kini Farhat Abbas menjabat sebagai ketua umum dengan menggandeng rekan sesama advokatnya, Elza Syarief yang menjadi wakil ketua umum.
4. Partai Kedaulatan
Partai Kedaulatan Rakyat (disingkat PKR) adalah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan di hotel Adiwangsa, Solo. Partai PKR merupakan jelmaan dari organisasi massa Tikus Pithi Hanata Baris yang dibentuk Oleh Tuntas Subagyo yang saat ini menjadi Ketua Umum. Partai Kedaulatan Rakyat baru dibentuk pada Oktober 2021. Partai ini sudah terbentuk di 34 Provinsi di Indonesia.
5. Partai Reformasi
Berita Terkait
-
Tiga Parpol Diduga Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 Karena Instruksi, Saksi: Kita Diperintahkan
-
Profil Hasyim Asy'ari: Ketua KPU Dilaporkan Wanita Emas
-
Iming-iming Loloskan Partai, 4 Fakta Ketua KPU Dilaporkan Wanita Emas Soal Dugaan Pelecehan Seksual
-
Ketua KPU Heran Dituding Biarkan Anies Baswedan Kampanye Dini: Dia Kan Bukan Siapa-Siapa!
-
Warning! Jokowi Ingatkan Para Pemimpin Partai Politik agar Jangan Kambing Hitamkan Istana
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?