Suara.com - Sederet partai politik yang gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadukan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (22/12/2022). Partai-partai politik yang tak lolos pemilu ini telah berserikat mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Melawan Political Genocide.
Mereka mengaitkan ketidaklolosan itu dengan isu kecurangan yang belakangan menerpa KPU RI. Selain itu disinggung juga nasib mujur Partai Ummat yang diberi kesempatan verifikasi ulang meski tak lolos verifikasi faktual. Simak deretan parpol tak lolos pemilu 2024 berikut ini.
Gerakan Melawan Political Genocide
Ada 9 parpol yang tergabung dalam Gerakan Melawan Political Genocide. Mereka yang tak lolos jadi peserta Pemilu 2024 mendesak tahapan Pemilu 2024 dihentikan. Mereka menuduh KPU RI berbuat curang setelah tak meloloskan mereka pada tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi pada 14 Desember 2022.
Berikut profil singkat 9 parpol Dalam Gerakan Melawan Political Genocide
1. Partai Masyumi
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia selama masa Demokrasi Liberal. Namun partai ini sempat dilarang dan dibubarkan pada 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga partai ini mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Setelah sepak terjangnya di dunia politik, Partai Masyumi Reborn membentuk struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) untuk periode 2021-2026 dengan kini Ahmad Yani didapuk menjadi ketua umum partai.
2. Partai Perkasa
Baca Juga: Tiga Parpol Diduga Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 Karena Instruksi, Saksi: Kita Diperintahkan
Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) diketuai oleh Eko Santjojo. Awalnya bernama Partai Pelopor, tapi kemudian melalui Kongres Partai Pelopor yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2021 resmi berganti nama menjadi Partai Perkasa.
3. Partai Pandai
Partai Negeri Daulat Indonesia (disingkat Partai Pandai) merupakan partai politik yang didirikan oleh Farhat Abbas sekitar akhir tahun 2020. Kini Farhat Abbas menjabat sebagai ketua umum dengan menggandeng rekan sesama advokatnya, Elza Syarief yang menjadi wakil ketua umum.
4. Partai Kedaulatan
Partai Kedaulatan Rakyat (disingkat PKR) adalah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan di hotel Adiwangsa, Solo. Partai PKR merupakan jelmaan dari organisasi massa Tikus Pithi Hanata Baris yang dibentuk Oleh Tuntas Subagyo yang saat ini menjadi Ketua Umum. Partai Kedaulatan Rakyat baru dibentuk pada Oktober 2021. Partai ini sudah terbentuk di 34 Provinsi di Indonesia.
5. Partai Reformasi
Berita Terkait
-
Tiga Parpol Diduga Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 Karena Instruksi, Saksi: Kita Diperintahkan
-
Profil Hasyim Asy'ari: Ketua KPU Dilaporkan Wanita Emas
-
Iming-iming Loloskan Partai, 4 Fakta Ketua KPU Dilaporkan Wanita Emas Soal Dugaan Pelecehan Seksual
-
Ketua KPU Heran Dituding Biarkan Anies Baswedan Kampanye Dini: Dia Kan Bukan Siapa-Siapa!
-
Warning! Jokowi Ingatkan Para Pemimpin Partai Politik agar Jangan Kambing Hitamkan Istana
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
BRI Consumer Expo 2026 Hadirkan Promo Spesial Puma Speedcat Ballet dengan Bonus Gift Card
-
KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor, iPhone XS Rp 231 Ribu Laku Rp 34 Juta
-
AMMSI Dukung MBG Ditiadakan Saat Libur Sekolah, Tegaskan Tolak Praktik 'Jual Beli Titik' Dapur Liar
-
Ribuan Mahasiswa Geruduk DPR Demo Harga BBM, Jalan Gatot Subroto Ditutup
-
Tersangka Kasus Korupsi Haji Asrul Aziz Ajukan Penangguhan Penahanan
-
Aksi di DPR, PB HMI MPO Angkat Patung Jelangkung dan Serukan 'Pembebasan Nasional'
-
Bukan Urusan Politik, Mensesneg Bongkar Isi Pertemuan Didit Hediprasetyo dan Jokowi
-
LPDB Koperasi Perkuat Ekosistem Koperasi, KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina Jadi Contoh Usaha Produk
-
WFH dari Hambalang, Prabowo Bahas Naturalisasi hingga Masa Depan Timnas Indonesia
-
Geruduk DPR, Mahasiswa Desak Evaluasi Program MBG dan Kebijakan Anggaran