Suara.com - Pengamat politik yang juga Founder Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio berpendapat, Presiden Joko Widodo tak perlu membuat friksi dengan melakukan reshuffle kabinet menjelang akhir masa jabatannya.
Menurutnya, jika Jokowi melakukan reshuffle hanya sekedar untuk mendepak NasDem dari pemerintahan justru malah akan menguntungkan partai besutan Surya Paloh itu.
"Apa iya tinggal setahun menimbulkan friksi-friksi yang nggak perlu. Sekarang prestasi Jokowi sudah banyak, tingkat kepuasannya tinggi, ngapain dirusak sama hal-hal yang nggak terlalu penting dipertanyakan," kata Hendri dalam diskusi bertajuk 'Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi', Rabu (28/12/2022).
Menurutnya, pada sisa masa jabatannya yang kurang dua tahun itu, disayangkan jika Jokowi melakukan reshuffle hanya untuk menendang menteri-menteri dari NasDem dari kabinet. Jika bongkar pasang pembantunya itu tetap dilakukan Jokowi, justru menguntungkan NasDem, bahkan Demokrat dan PKS menghadapi pemilu nanti.
Ia menyarankan Jokowi dari pada sibuk memikirkan atau melakukan perombakan kabinet, lebih penting memikirkan bagaimana bisa meninggalkan legacy yang baik di sisa masa jabatannya.
"Jadi menurut saya sih semestinya presiden konsentrasi untuk landing smooth memberikan legacy yang baik, menjaga apa sudah baik dan meneruskan sejarah," tuturnya.
Reshuffle
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).
Baca Juga: Presiden Jokowi akan Dapat Tepuk Tangan dari Masyarakat, Jika Berani Reshuffle Menteri Sibuk Nyapres
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri. "Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle, walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas. Tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
Tag
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi akan Dapat Tepuk Tangan dari Masyarakat, Jika Berani Reshuffle Menteri Sibuk Nyapres
-
Drama Politik 2024: Pengamat Sebut NasDem Ingin 'Didepak dari Kabinet' untuk Amunisi Narasi Dizalimi Rezim Jokowi
-
Pengamat Curiga Isu Reshuffle Sudah Dirancang Surya Paloh dan Jokowi, Sebut NasDem Bisa 'Untung' Kekuasaan
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029