Suara.com - Pengamat politik yang juga Founder Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio berpendapat, Presiden Joko Widodo tak perlu membuat friksi dengan melakukan reshuffle kabinet menjelang akhir masa jabatannya.
Menurutnya, jika Jokowi melakukan reshuffle hanya sekedar untuk mendepak NasDem dari pemerintahan justru malah akan menguntungkan partai besutan Surya Paloh itu.
"Apa iya tinggal setahun menimbulkan friksi-friksi yang nggak perlu. Sekarang prestasi Jokowi sudah banyak, tingkat kepuasannya tinggi, ngapain dirusak sama hal-hal yang nggak terlalu penting dipertanyakan," kata Hendri dalam diskusi bertajuk 'Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi', Rabu (28/12/2022).
Menurutnya, pada sisa masa jabatannya yang kurang dua tahun itu, disayangkan jika Jokowi melakukan reshuffle hanya untuk menendang menteri-menteri dari NasDem dari kabinet. Jika bongkar pasang pembantunya itu tetap dilakukan Jokowi, justru menguntungkan NasDem, bahkan Demokrat dan PKS menghadapi pemilu nanti.
Ia menyarankan Jokowi dari pada sibuk memikirkan atau melakukan perombakan kabinet, lebih penting memikirkan bagaimana bisa meninggalkan legacy yang baik di sisa masa jabatannya.
"Jadi menurut saya sih semestinya presiden konsentrasi untuk landing smooth memberikan legacy yang baik, menjaga apa sudah baik dan meneruskan sejarah," tuturnya.
Reshuffle
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).
Baca Juga: Presiden Jokowi akan Dapat Tepuk Tangan dari Masyarakat, Jika Berani Reshuffle Menteri Sibuk Nyapres
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri. "Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle, walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas. Tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
Tag
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi akan Dapat Tepuk Tangan dari Masyarakat, Jika Berani Reshuffle Menteri Sibuk Nyapres
-
Drama Politik 2024: Pengamat Sebut NasDem Ingin 'Didepak dari Kabinet' untuk Amunisi Narasi Dizalimi Rezim Jokowi
-
Pengamat Curiga Isu Reshuffle Sudah Dirancang Surya Paloh dan Jokowi, Sebut NasDem Bisa 'Untung' Kekuasaan
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana